REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menargetkan membentuk 21 ribu kampung keluarga bencana (KB) di seluruh Indonesia hingga akhir 2018. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2016 lalu, tercatat baru 14 ribu kampung KB terbentuk.
"Kampung KB diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan pengendalian penduduk yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Lombok Barat," ujar Direktur Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kijo saat mencanangkan kampung KB di Dusun Jeranjang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Rabu (26/9) kemarin.
Kijo mengatakan, kampung KB sangat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga pra sejahtera untuk menuju lebih baik. "Dengan ditetapkannya Dusun Jeranjang sebagai kampung KB diharapkan akan mendorong pembangunan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera," ucap dia.
Kijo menjelaskan, kampung KB dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat. Ia menilai, kegiatan yang dilakukan pada kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya.
"Tujuan dibentuknya kampung KB ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas," lanjutnya.
Ia melanjutkan, cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu dusun. "Karena dusun atau kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desa pun akan maju. Apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negara pun akan menjadi maju," kata dia.
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan program kampung KB tidak selesai pada saat pencanangan saja. Namun, diharapkan ada proses pembinaan, evaluasi dan monitoring kepada kampung KB yang telah dicanangkan. Ia juga berharap agar partisipasi dan kesadaran masyarakat bisa membantu mensukseskan program kampung KB.
Dia menyampaikan, program kampung KB selaras dengan program Lombok Barat yakni Gerakan Anti-Merariq Kodeq (pernikahan dini) atau Gamaq untuk menyukseskan nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pedesaan. "Gamaq merupakan gerakan pendewasaan usia pernikahan dan Pemkab Lombok Barat telah mensosialisasikan sejak beberapa tahun lalu. Program Gamaq ini harus berjalan, tidak boleh diabaikan karena bagi saya itu adalah jalan masuk," ujar Fauzan.
Ia menilai, program kampung KB di Lombok Barat berjalan cukup baik, di mana intervensi lintas program seluruh SKPD terkait penyelesaian masalah di masing-masing kampung KB menunjukkan progres yang signifikan, mulai dari masalah administrasi bersama Dinas Dukcapil, masalah bantuan dan pelatihan untuk kelompok-kelompok usaha yang dibantu solusinya oleh Dinas Tenaga Kerja, masalah penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibantu Dinas PMD, kemudian intervensi dari Dinas PUPR terkait masalah jalan dan irigasi, lalu ada Dinas Dikbud yang membantu masalah pendidikan terutama bagi anak-anak putus sekolah, tidak terkecuali masalah pernikahan dini yang diintervensi oleh Kemenag Lombok Barat. Fauzan menyebutkan, salah satu keberhasilan program kampung KB yang didukung dengan program Gamaq milik dalam usaha penurunan penikahan dini terlihat dari penurunan jumlah perkawinan di bawah usia 20 tahun di Lombok Barat.
"Kalau 2015 dari pendataan keluarga jumlahnya 56 persen (pernikahan dini), tapi 2017 jadi 22 persen. Dari Januari sampai Juni tahun ini sendiri 20 persen," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika