REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Wali Kota  Yerusalem berencana untuk menghentikan pengoperasian badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah setempat.

Dilansir Aljazirah, Jumat (5/10), Nir Barkat pada  Kamis mengatakan sekolah, klinik dan pusat olahraga, yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur, akan dipindahkan ke otoritas Israel.

Pihak wali kota belum mengumumkan jadwal pemindahan. Namun disebutkan sekolah yang melayani 1.800 siswa akan ditutup pada akhir tahun ajaran ini. Barkat mengatakan keputusan Amerika Serikat (AS)  yang memotong bantuan ke UNRWA pada awal tahun ini mendorong langkah tersebut.

"Keputusan AS telah menciptakan kesempatan langka untuk menggantikan layanan UNRWA dengan layanan dari Kotapraja Yerusalem," katanya. Ia menuduh UNRWA beroperasi secara ilegal dan mempromosikan hasutan terhadap Israel.

"Kami mengakhiri kebohongan 'masalah pengungsi Palestina' dan upaya untuk menciptakan kedaulatan palsu dalam kedaulatan," kata Barkat dalam sebuah pernyataan. Ia mengklaim sekolah dan klinik itu ilegal dan beroperasi tanpa lisensi Israel.

UNRWA tidak segera menanggapi permintaan untuk beromentar oleh The Associated Press. UNRWA didirikan pada 1949 setelah 700 ribu orang Palestina dipaksa mengungsi dari rumah mereka oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan negara Israel.

Badan itu sekarang memberikan pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial kepada lebih dari lima juta pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, serta Yordania, Lebanon dan Suriah.

UNRWA membantu lebih dari setengah dari dua juta penduduk Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah diblokade selama lebih dari 10 tahun. Israel mengkritik UNRWA karena cara menghitung jumlah pengungsi, totalnya termasuk keturunan para pengungsi yang pada mulanya mengungsi akibat pembentukan Israel.

Israel khawatir turunnya status pengungsi dari orang tua ke anak dapat mengancam keberadaan negaranya, karena Palestina mengklaim hak untuk kembali ke tanah leluhur mereka.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh UNRWA mempromosikan "pengungsi fiktif". Ia mengatakan tanggung jawab UNRWA harus diambil alih oleh badan pengungsi PBB. Sementara itu, AS, telah menuntut lembaga tersebut melakukan reformasi sebelum memulihkan bantuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika