REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 1, KH Ma'ruf Amin, mengaku mendiskusikan banyak masalah yang terjadi di Indonesia dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X. Salah satu hal krusial yang dibicarakan, di antaranya terkait demokrasi.
Kiai Ma'ruf mengungkapkan, Sultan menginginkan agar demokrasi yang dianut bangsa Indonesia tidak merusak keutuhan bangsa. Demokrasi, lanjutnya, harus dilaksanakan secara berimbang agar tidak menimbulkan ketegangan, terutama dalam pelaksanaan Pilpres 2019.
"Saya kira itu hal yang penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dalam pilpres nanti, jangan sampai upaya ingin menang itu merusak keutuhan, nasionalisme, hanya karena kita ingin menang," kata Kiai Ma'ruf seusai bertemu dengan Sultan di Keraton Yogyakarta, Senin (15/10).
Dia menuturkan, Sultan pun berpesan agar seluruh elemen masyarakat harus selalu berupaya untuk menjaga keutuhan bangsa. Dengan keberagaman yang ada, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi keutuhan dan persatuan bangsa dapat terpecah-belah.
Sistem pemerintahan yang belum berjalan maksimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjut dia, juga perlu dilakukan pembenahan. Dengan begitu, akan tercipta keselarasan antarkeduanya.
"Bagaimana kita membangun kebijakan pusat seirama dengan daerah. Jangan sampai ada centang-perenang di atas ini A di bawah B sehingga tidak terjadi sinkronisasi-sinkronisasi," ujarnya.