Magnet Kuat Pesantren Bagi Kubu Jokowi dan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesantren menjadi magnet bagi kontestan Pemilu dalam Pilpres 2019. Baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga sejak masa awal kampanye secara rutin dan bergantian mengunjungi pondok pesantren.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tidak menampik bahwa pesantren merupakan segmen pemilih yang tidak kalah penting pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinan Hutahean, menjelaskan pesantren merupakan kelompok yang memiliki kekuatannya sendiri, seperti emak-emak dan milenial.

Ferdinan mengatakan kubu Prabowo-Sandiaga akan mendekati kepada siapapun kelompok yang memiliki potensi menambah suara Prabowo-Sandiaga. "Jadi kami pasti mendatangi, termasuk pesantren dan semua kelompok, siapapun saya kira, kami temani dan kami jadikan sahabat untuk memenangkan Prabowo-Sandi 2019 nanti,” kata politikus Partai Demokrat itu di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/10).

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhud Alynudin, mengatakan selain emak-emak dan milenial, pesantren juga memiliki peran meningkatkan elektoral. Politikus PKS itu pun tidak menampik safari politik yang dilakukan Prabowo-Sandiaga ke pesantren adalah untuk menyasar suara kelompok NU di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

[Ilustrasi] Prabowo Subianto saat menghadiri Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Jakarta, Kamis (11/10). (Republika/Prayogi)

Suhud meyakini meskipun pasangan Jokowi - Ma'ruf juga mendapat dukungan terang-terangan dari sejumlah elemen, kubu Prabowo-Sandiaga optimis pasangan yang diusung masih mendapat tempat di hati massa pesantren NU. "Masih banyak pesantren NU yang bersikap independen dan bersikap rasional dalam menentukan sikap politik, dan itu jumlahnya masih cukup banyak," ujarnya Republika, Senin (15/10).

Selain itu, sejauh ini ia juga tidak merasa segmen NU menjadi kelemahan bagi kubu Prabowo-Sandiaga. Menurutnya pemilih NU saat ini secara umum bisa dikatakan independen dan rasional.

"Mereka akan memilih sesuai dengan hati nurani dan fakta-fakta yang ada," tuturnya.

Suhud mengaku tidak khawatir terkait safari politik ke pesantren juga dilakukan kubu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin belakangan ini. "Masyarakat saat ini merasakan kehidupan ekonomi semakin berat. Saya kira itu akan menjadi pertimbangan dalam memilih," kata dia.

Tanpa gejolak

Ferdinand Hutahaean.

"Biarkan mereka (pesantren) menentukan hak pilihnya, tetapi kami berhak mendatangi mereka untuk menyampaikan program dan visi misi kita," kata Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinan Hutahean.

Kendati demikian, Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak ingin ada persaingan antara pesantren yang mendukung Jokowi dan pesantren yang mendukung Prabowo. “Kami sudah mengingatkan capres dan cawapres kami untuk masuk ke pesantren dengan cara yang soft dan tidak mengundang polemik,” kata Ferdinan.

Menurut Ferdinan, imbauan itu penting untuk menghindari konflik yang terjadi di pesantren. Ia berharap pesantren tetap memiliki hak berdemokrasi sehingga tidak boleh ada yang dipaksa dan diarahkan secara tidak benar oleh pihak-pihak tertentu.

"Biarkan mereka menentukan hak pilihnya, tetapi kami berhak mendatangi mereka untuk menyampaikan program dan visi misi kita," kata Ferdinan.

Suhud pun menegaskan, kunjungan Prabowo-Sandiaga ke pesantren yang paling utama adalah untuk meminta restu, doa, dan dukungan dari para kiai dan santri. Selain itu, menurutnya, pesantren akan menjadi salah satu pusat pembangunan SDM unggul jika diberi perhatian yang memadai.

Pengaruh kuat pesantren

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Abdul Kadir Karding mengatakan pesantren dan kiai pesantren memiliki pengaruh yang kuat terhadap para pemilih di kalangan santri maupun masyarakat muslim di Pilpres 2019. Ia menambahkan, wajar jika hal tersebut menjadi rebutan tim pasangan calon.

Karding pun mengungkapkan wilayah Indonesia yang begitu luas dan jumlah pesantren yang begitu banyak membuat semua anggota tim kampanye dan pasangan calon harus turun. Di kubu TKN KIK, ia menambahkan, representasi suara kalangan santri maupun kiai di pesantren terwakili ke sosok Kiai Ma'ruf Amin.

Kendati demikian, ia mengatakan, Jokowi juga terkadang menyambangi pesantren. “Kehadiran Pak Jokowi tentu akan mendorong agar semua pesantren terjangkau dari sisi jangkauan," kata ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Juru Bicara TKN KIK itu juga menyebut, turunnya Jokowi juga untuk makin meyakinkan bahwa pasangan nomor urut 1 tersebut memberi perhatian penuh kepada dunia pesantren. "Meyakinkan bahwa pasangan ini betul-betul pro pesantren, pro Islam moderat,” kata Karding.

Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke sejumlah pesantren di Jawa Timur. (istimewa)

Sindiran Tiba-Tiba Santri

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Indonesia Kerja TB Ace Hasan Syadzily menyindir pihak yang tiba-tiba mengunjungi santri pada kampanye Pilpres 2019. Ia mengatakan aneh ada pihak-pihak tidak pernah bersinggungan dengan pesantren, kemudian rajin mengunjungi pesantren saat kampanye.

"Yang aneh itu, jika bukan berlatar belakang Pesantren dan santri tapi sekarang rajin mengunjungi pesantren dan mengaku santri dengan embel-embel macam-macam, mengaku post-santri-lah, kyai milineal-lah dan mencoba mengidentifikasi dirinya sebagai ulama segala macam," kata Ace saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/10).

Ia mengatakan kondisi ini bertolak belakang dengan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sejak awal, baik Presiden Jokowi maupun Kiai Ma'ruf Amin selalu memberi perhatian kepada dunia pesantren.

Ace menyebut Jokowi dalam kepemimpinannya, selalu berpihak ke dunia pesantren, sedangkan Kiai Ma'ruf kerap mengunjungi pesantren, jauh sebelum menjadi calon wakil presiden.

“Kedatangan Pak Jokowi tak harus dipahami sebagai upaya untuk mencari dukungan,” kata Ace. “Juga, sangat tidak aneh jika Pak Kyai Ma’ruf mendatangi dan bersilaturahim dengan para kiai dan santri.”

Baca Juga:

Jangan Dipolitisir

Yenny Wahid. (Republika/Iman Firmansyah)

Direktur Wahid Institute Yenny Wahid meminta supaya aktivitas politik tidak dibawa ke ranah pondok pesantren. Yenny mengatakan pasangan calon bisa melakukan kunjungan dan silaturahim ke pesantren, termasuk memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai baik.

Akan tetapi, ia meningatkan, pasangan calon tidak melakukan kegiatan kampanye di pesantren. "Kalau silaturahmi enggak apa-apa semua kandidat boleh karena kandidat layak dengar aspirasi semua kalangan masyarakat. Yang enggak boleh arena Ponpes dipolitisir," ujar putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (13/10).

Kunjungan ke pesantren memang kerap menjadi polemik. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h sudah mengatur larangan berkampanye di lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

KPU mengatur kunjungan paslon ke Ponpes masuk kategori terlarang bila digunakan untuk kampanye. Syarat kampanye di antaranya ada pemaparan visi misi dan atribut kampanye.

Pekan lalu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasa Putra sempat meyoroti persoalan ini setelah adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Politikus PDI Perjuangan tersebut kampanye di lembaga pendidikan.

"Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 pasal 15 menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik. Karena itu, lembaga pendidikan sejatinya harus steril dari tempat kampanye baik dilakukan oleh timses, kandidat dan panitia," kata Jasa, Kamis (11/10).

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja. (Republika/Dian Erika)

Selain itu, Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat satu juga melarang lembaga pendidikan dipakai untuk kampanye. KPAI berharap, penyelenggara Pemilu dapat menjalankan regulasi tersebut secara tegas.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan akan melanggar larangan kampanye itu sendiri. Bawaslu menegaskan jika kampanye dilarang dilakukan di sekolah, madrasah, kampus dan sarana pendidikan lainnya.

Bagja mengakui jika siswa sekolah, siswa madrasah dan mahasiswa memang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2019. Namun, bukan berarti peserta pemilu harus berkampanye di sekolah atau dilakukan dari satu kelas ke kelas yang lain.

Dia mengungkapkan jika masih ada sarana kampanye lain, seperti media sosial, rapat terbatas dan sebagainya. "Teman-teman pelajar bisa diundang di situ (rapat terbatas),” kata Bagja ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/10).

Namun, jika mereka belum berminat datang, peserta pemilu bisa melakukan kampanye lewat media sosial, dan laman resmi pemilu. “Ada juga spanduk, alat peraga kampanye dan sebagainya. Saat ini kan pendidikan politik relatif lebih maju, maka sebaiknya manfaatkan yang itu,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika