REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Badan pengungsi PBB, UNHCR, tidak akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Muslim Rohingya yang kembali ke Myanmar jika mereka ditempatkan di kamp-kamp. Informasi ini didapatkan dari bocoran dokumen rahasia yang beredar beberapa hari sebelum repatriasi awal akan dimulai.
Dokumen yang ditulis bulan ini dan ditinjau oleh Reuters pada Selasa (13/11), menguraikan posisi UNHCR dalam proses repatriasi Rohingya. Dokumen itu menunjukkan, UNHCR tidak mendukung kamp-kamp jangka panjang untuk ditempati Rohingya.
Seorang juru bicara UNHCR enggan mengomentari dokumen yang bocor itu. Myanmar dan Bangladesh pada akhir Oktober telah setuju untuk memulai pemulangan beberapa warga Rohingya pada pertengahan November. Repatriasi tetap disepakati meski ada peringatan dari PBB dan lembaga bantuan bahwa kondisi belum aman bagi mereka untuk kembali.
Myanmar telah membangun kamp-kamp transit bagi warga Rohingya, yang disebut sebagai tempat tinggal sementara. Namun banyak warga Rohingya yang mengatakan mereka takut kamp-kamp itu akan dijadikan permanen karena banyak pembatasan yang dikenakan kepada minoritas tersebut.
"UNHCR tidak akan memberikan bantuan kepada individu dalam kamp, termasuk dalam fasilitas penerimaan atau kamp transit, kecuali kamp itu jelas bersifat sementara dan digunakan untuk tujuan memfasilitasi pergerakan bebas (Rohingya) ke tempat asal," tulis dokumen itu.
Dokumen yang diedarkan kepada para diplomat tersebut juga menyarankan agar lembaga-lembaga lain tidak memberikan bantuan kepada kamp semacam itu.
Dalam dokumen tersebut, UNHCR juga menggarisbawahi keterlibatannya dalam proses pemulangan yang dilakukan oleh Myanmar dan Bangladesh. Lembaga itu mengatakan, para pejabatnya akan berusaha memastikan apakah warga Rohingya yang berada dalam daftar pengungsi yang akan dipulangkan ke Myanmar, memang ingin kembali ke negara tersebut.
Myanmar Sebut Siap Terima Kepulangan Pengungsi Rohingya
Pekan lalu, lebih dari 20 orang yang ada dalam daftar calon pengungsi yang diajukan oleh Bangladesh mengatakan kepada Reuters bahwa mereka akan menolak untuk kembali ke Myanmar. Mereka mengaku khawatir akan keselamatan mereka.
Dokumen itu juga menegaskan kembali sikap UNHCR bahwa kondisi di Rakhine tidak kondusif untuk kembalinya Rohingya. Hal yang sama diungkapkan oleh UNHCR Assistant High Commissioner for Protection, Volker Turk, pada Selasa (13/11).
"Saya pikir kami masih belum pada tahap itu, sehingga kami akan dapat memfasilitasi atau mempromosikan repatriasi pada titik waktu ini," ujar Volker dalam jumpa pers di Jenewa.
"Jadi, jika memang ada orang-orang yang ingin kembali, kita harus benar-benar memastikan bahwa mereka melakukan ini atas (dasar) pilihan yang bebas dan terinformasi," kata dia.
UNHCR menyerukan dalam dokumen itu agar Myanmar dapat lebih banyak memberikan informasi tentang rencana memulangkan dan mengintegrasikan kembali Rohingya di tengah masyarakat.
Juru bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar pada Selasa (13/11). Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Ahad (11/11), setiap warga Rohingya yang kembali ke Myanmar harus memiliki kebebasan bergerak dan tidak terbatas pada kamp-kamp.
Pada Ahad (11/11), Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye mengatakan persiapan telah dilakukan untuk 2.251 warga Rohingya yang akan diangkut ke dua kamp transit dengan perahu pada Kamis (15/11). Kelompok kedua yang berjumlah 2.095 warga Rohingya dapat menyusul kemudian melalui jalan darat.
Menurutnya, setelah diproses, mereka akan dikirim ke kamp lain, tempat mereka akan ditampung dan diberi makan sampai mereka dapat dipindahkan. Mereka yang kembali hanya diizinkan untuk melakukan perjalanan di Kota Maungdaw jika mereka menerima Kartu Verifikasi Nasional, sebuah dokumen identitas yang telah ditolak oleh Rohingya.
Pihak berwenang Myanmar mengatakan mereka berencana untuk membangun rumah di 42 lokasi di Rakhine, tetapi belum mengungkapkan lokasi pastinya.
Dalam dokumen, UNHCR mengatakan organisasi itu akan memberikan bantuan kepada pengungsi yang ada di permukiman di Negara Bagian Rakhine. Permukiman itu harus terletak di tempat asal atau pilihan pengungsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika