REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) membantah telah menuntut bayaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai pembangunan Penyeberangan Multi Guna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat. PT KAI juga membantah adanya aksi saling klaim dan perebutan aset dengan Pemprov DKI.
"Pada Prinsipnya PT KAI terbuka untuk kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan JPM ke Stasiun Tanah Abang," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo, Rabu (14/11).
Ia menjelaskan, saat ini Stasiun Tanah Abang menjadi stasiun jumlah penumpang tertinggi dengan 130 ribu penumpang per hari. Sehingga, pihaknya masih perlu mempertimbangkan proses integrasi tersebut untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang muncul akibat dari konektifitas kedua fungsi tersebut.
"Stasiun juga merupakan public service area, sehingga dalam integrasi ini harus dipertimbangkan," kata Edy.
Edy mengatakan, pihaknya juga telah mengadakan pada pekan lalu. Rapat tersebut dihadiri pihak PT KAI, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, PD Sarana Jaya, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
"Pembahasan terkait integrasi Stasiun Tanah Abang dengan Jembatan Multiguna DKI Jakarta di tanggapi dengan baik," jelas dia.
Dalam rapat tersebut Pemprov DKI, Sekda DKI Jakarta, dan PD Sarana Jaya menanggapi dengan baik beberapa syarat yang diajukan PT KAI. Pertama, menyesuaikan kebutuhan pemenuhan sasilitas, di antaranya fasilitas sosial, fasilitas umum dan aksesibilitas penumpang kereta api di wilayah JPM.
Kedua, menjamin atas ketertiban, keamanan dan kebersihan, serta dampak lainnya, yang timbul akibat pembangunan JPM tersebut. “Kesepakatan yang telah dibuat belum direalisasikan sehingga mengulur waktu peresmian JPM Tanah Abang,” tambah dia.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menargetkan semua fasilitas itu selesai pada 24 November 2018. "Paling lambat 24 november harus sudah selesai semua," kata Yoory.
Yoory mengatakan Anies tak menetapkan target khusus kapan jembatan itu selesai. Namun, ia meminta fasilitas itu segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
Menurut Yoory, Anies tahu persis lokasi pembangunan JPM bukan area kosong. Area itu penuh pedagang dan pejalan kaki. Faktor keamanan semakin dipertimbangkan karena saat ini sedang dilakukan proses pemasangan casing.
"Saya harus memperhatikan keselamatan mereka. Jangan cuma bangun ngejar target, ngejar tanggal malah terjadi kecelakaan kerja gimana?" kata Yoory.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono, pembangunan fasilitas itu terkesan tiba-tiba serta tidak melalui perencanaan yang matang. Suatu pembangunan yang tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik dan kajian yang matang, ia melanjutkan, hasilnya pun akan berantakan.
Tak heran, kata Gembong, hingga kini masih terjadi sengketa antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Tidak matangnya perencanaan juga terlihat dari adanya permintaan PT KAI agar PD Pembangunan Sarana Jaya membangun sendiri toilet untuk para pedagang.
Gembong menambahkan, bukti kurang matangnya perencanaan yang dilakukan juga terlihat dari adanya komplain dari masyarakat. Mereka mengadukan bahwa rumah mereka ditutup pagar pembatas sebagai dampak pembangunan JPM Tanah Abang.
"Hal-hal seperti itu kan karena pembangunan tidak melalui perencanaan yang baik, tidak melalui kajian yang matang. Alhasil seperti ini," kata Gembong.
Pembangunan JPM Tanah Abang dimulai 3 Agustus 2018. Fasilitas ini akan digunakan sebagai tempat berjualan pada pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya ditempatkan di Jalan Jatibaru. Penempatan para pedagang mengundang pro-kontra karena dinilai menyerobot akses pengguna jalan.
Fasilitas ini awalnya ditargetkan selesai pada 15 Oktober dan akan diresmikan pada 31 Oktober. Namun, hingga waktu yang ditentukan proses pembangunan belum selesai. Target kembali diundur hingga 10 November. Namun, hingga saat ini pembangunan JPM Tanah Abang belum selesai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika