REPUBLIKA.CO.ID, PADANG --  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat menilai provinsi itu berpotensi mengalami krisis air bersih. Hal itu mengacu kepada peta daya dukung air bersih pada 2017.

"Sumbar termasuk wilayah yang menuju krisis air jika kawasan Daerah Aliran Sungai tidak dikelola dengan baik," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Uslaini pada Seminar Pengelolaan Sumber Daya Alam  dan Mitigasi Perubahan Iklim, Kamis (29/11).

Menurutnya, jika hutan dikonversi lagi menjadi lahan tambang atau area perkebunan, maka daerah resapan air akan semakin berkurang. "Selama ini yang menjadi ancaman di kawasan daerah aliran sungai adalah pembukaan lahan secara ilegal untuk perkebunan sawit atau gambir," kata dia.

Ia menyampaikan dengan mengacu kepada peta, hanya 11 persen wilayah Sumbar yang memiliki kategori baik untuk tingkat ketersediaan air bersih. Selebihnya sedang dan rendah. Oleh sebab itu daya dukung lingkungan harus jadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan agar ketersediaan air bersih terjamin.

Sejalan dengan itu saat ini sebanyak 16 daerah aliran sungai dipulihkan kondisinya oleh Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Agam Kuantan karena kondisinya yang kritis. "Penyebab DAS kritis itu ada macam-macam mulai dari faktor manusia hingga kondisi iklim", kata Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Agam Kuantan Nursida .

Menurut dia, dari 386 DAS yang dikelola kondisinya secara umum pendek dan topografi curam serta curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir dan longsor. Karena DAS pendek kalau pengelolaannya tidak berbasis lingkungan amat rentan terhadap longsor dan banjir.

Ia menyampaikan sebagian besar penyebab kritis DAS adalah faktor manusia seperti membuka lahan di hulu hingga  membuka lahan di lereng tanpa terasering. Nursida berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan menjaga lingkungan supaya tidak rusak.

"Itu bisa dimulai dari tidak membuang sampah ke sungai, menanam pohon di daerah yang masih terbuka dan tidak menebang hutan sembarangan apalagi di kawasan hutan lindung," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika