REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan penelitian prioritas nasional sepanjang tahun 2018. Hasilnya akan disampaikan dalam talkshow bertema 'Hasil Penelitian Prioritas Nasional: Peluang dan Tantangan Demokrasi Ke depan' pada Selasa, (11/12) di kantor LIPI.
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor menyebut penelitian dilakukan lewat tiga cara yaitu survei publik, survei ahli, dan riset kualitatif. Kegiatan survei publik dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden Sedangkan survei ahli dilakukan di 11 provinsi dengan melibatkan 145 ahli. Untuk riset kualitatif, pengumpulan data dilakukan di 7 provinsi.
“Selain untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia,” katanya.
Di bidang politik, beberapa aspek yang perlu dicermati oleh pemerintah maupun elite politik ialah partisipasi politik, kebebasan sipil, dan perilaku memilih. Tujuannya dalam rangka penguatan kualitas demokrasi
“Partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih merupakan salah satu aspek yang menonjol yang dapat menentukan kualitas pemilu di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Firman, hal yang dapat memengaruhi perilaku memilih adalah kecenderungan pemilih milenial, pertimbangan representasi agama muslim dan non-muslim, dan pengaruh religiusitas dalam pilihan politik mereka. Dalam sektor ekonomi, masyarakat memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan beberapa program unggulan pemerintah seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
“Namun, terkait dengan upaya menciptakan keadilan ekonomi jangka panjang, hal yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah yaitu perbaikan terhadap akses kebutuhan dasar seperti perumahan, stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan air bersih, transportasi publik, dan kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan, pemerintah perlu meningkatkan ekspor dan menjaga rasio utang luar negeri tetap kondusif. Temuan penelitian lainnya menunjukkan politisasi SARA dan penyebaran berita bohong menjadi gambaran sosial budaya yang perlu segera diatasi.
Politisasi SARA berpotensi memunculkan sikap intoleran di dalam masyarakat. Adapun penyebaran berita bohong berdampak pada terciptanya kondisi yang meresahkann masyarakat sehingga timbul kecurigaan.
“Perlu pendidikan politik di masyarakat, kearifan dalam menggunakan media sosial dan juga tak kalah penting adalah keteladanan elit politik,” jelasnya.
Sementara di bidang keamanan, secara umum, kinerja pemerintah yang menyangkut penegankan hukum, perlindungan HAM, bahkan pemberantasan korupsi dinilai baik.
“Terkait komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai,” terangnya.
Diketahui, Talkshow Hasil Penelitian Prioritas Nasional akan menghadirkan pembicara Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amich Alhumami. Bertindak sebagai narasumber peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris dam peneliti senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Syarif Hidayat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika