REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan terutama infrastruktur pedesaan melalui penganggaran dana desa disebut menarik perhatian dunia. Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, mengklaim banyak negara lain yang tertarik untuk menerapkan dana desa.
"Sedikitnya 23 negara kini tengah belajar kepada Indonesia untuk pola penganggaran dana desa," ungkapnya, dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (5/1). Ia mengatakan, keberhasilan pemanfaatan dana desa berdasar survei internal pemerintah, yang mencapai 85 persen telah menarik minat negara lain untuk melihat langsung penerapannya.
Dana desa yang pada awalnya dianggap sulit dan tidak mungkin berhasil, saat ini mampu dibuktikan para pendamping desa dalam mengawal kemanfaatannya bagi masyarakat desa. Menurut Eko, salah satu manfaat dana desa yang bisa langsung dirasakan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur secara massif di desa-desa.
"Tak hanya negara-negara berkembang, Bank Dunia pun mencontoh Indonesia untuk role model pembiayaan bagi negara-negara berkembang," tegasnya.
Sementara itu, perihal ini, juga telah disampaikan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada video singkat yang video berdurasi 1 menit 23 detik. Video ini diunggah di akun media sosial instagram Tenaga Ahli Pendamping Desa Wilayah Jateng @Denny_Septiviant.
Untuk itu, kepada pemerintah daerah, kepala desa dan para pendamping desa, Menteri Eko meminta tahun 2019 anggaran dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan masyarakat.
"Seperti pembangunan SDM, ekonomi lokal desa dan berbagai pelatihan. Termasuk agar warga desa melek teknologi digital," tandasnya.
Hal ini diamini oleh Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah Kemendes Wilayah Jateng, Denny Septiviant. Menurutnya, penguatan dan pengembangan pemberdayaan bagi masyarakat melalui dana desa, menjadi fokus perhatian Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tahun 2019 ini.
Menurut Denny, dua isu besar dari dana desa, infrastruktur lebih banyak ketimbang pemberdayaan masyarakat begitu pula di Jateng. "Jadi tahun 2019 itu kita lebih mendorong peningkatan sumberdaya desa kemudian pembangunan Bumdes, dan administrasi termasuk digitalisasi," jelasnya.
Denny menambahkan saat ini Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang memulai gerakan kampanye pentingnya desa melek digital. Ia pun meyakini, setelah infrastruktur selesai digalakkan, digital akan jadi jembatan pembangunan ekonomi pedesaan. "Kendati begitu, transparansi dan akuntabilitas dana desa harus terus diperkuat," katanya.
Tahun ini, masih lanjutnya, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sedang mempersiapkan Kabupaten Grobogan dan Blora sebagai pilot projek digitalisasi desa. Terutama terkait dengan bagaimana manfaatnya secara ekonomi dengan membuat pelatihan gratis ke desa-desa.
"Misalnya kita ajari bagaimana jualan barang lewat website. Branding digital dan melihat produk lokal desa masing- masing," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika