REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tampak ingin menutup celah munculnya potensi yang bisa merugikan elektabilitas. Ini ia ungkapkan menyusul penolakan TKN terhadap mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto untuk menjadi panelis debat Pilpres 2019 perdana.
"Saya pikir ini menunjukkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin memang ingin menutup celah kemungkinan walaupun sekecil apapun potensi yang bisa merugikan elektabilitasnya meski tidak secara langsung," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (7/1).
Menurut Rico, hal ini kemungkinan menjadi cerminan bahwa kubu Jokowi menyadari angka elektabilitasnya sebagai pejawat sementara ini kurang memuaskan. Karena sebenarnya ada dua hal yang membuat kandidat tidak perlu cemas.
Pertama, kata Rico, yakni posisi Bambang yang sudah jelas bahwa saat ini tidak sebagai bagian dari tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau tidak salah kan BW saat ini posisinya bukan sebagai timses. Jadi riil nya beliau bukan tim Prabowo-Sandi," ujar dia.
Kedua, lanjut Rico, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada agenda debat Pilpres kali ini bukan hanya memberi kisi-kisi debat, tetapi jenis pertanyaan pun sudah disetor ke kandidat. "Ini justru lebih mudah ketimbang peserta ujian nasional," ungkap Rico.
Bambang Widjojanto awalnya direncanakan menjadi salah satu panelis dalam debat Pilpres 2019 perdana. Namun, rencana itu batal lantaran TKN Jokowi-Ma'ruf meminta nama Bambang dihapus.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, TKN merasa keberatan karena Bambang pernah menjadi anggota Tim Transisi untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Aria, secara pengalaman dan keilmuan Bambang Widjojanto sangat berkompeten menjadi panelis.
Terlebih, untuk isu hukum dan korupsi, kemampuan Bambang tidak perlu diragukan. "Tapi satu hal saja, yakni rekam jejak beliau sebagai tim dari Pak Anies-Sandiaga saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ini yang membuat pendukung kami mengirim pernyataan keberatan," ungkap Aria.
Sebab, menurut Aria, salah satu syarat menjadi panelis adalah netralitas. TKN menilai poin netralitas itu termasuk belum pernah menjadi partisan dalam pilkada maupun parpol. Kemudian, atas keberatan itu, TKN melakukan pengecekan.
"Betul bahwa mas Bambang pernah jadi jubir dan tim ahli Pak Anies-Sandi. Dan secara terbuka beliau sudah menyatakan jadi partisan bagi salah satu pihak. Maka kami sampaikan keberatan itu, sebab kalau dia menjadi tim panelis kami menilai aspek netralitasnya diragukan," tegas Aria.
Kendati demikian, Aria mengakui TKN awalnya setuju keberadaan Bambang sebagai panelis. Bahkan, Aria sendiri dalam rapat pertama dan kedua pembahasan teknis debat capres-cawapres menyatakan tidak keberatan dengan adanya Bambang. "Jadi tidak ada alasan lain selain soal rekam jejak beliau di tim Anies-Sandi saja," tambah Aria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika