Selasa 15 Jan 2019 02:12 WIB

Jokowi Minta Alat Deteksi Dini Bencana Dijaga TNI

Tanda peringatan harus diletakkan di seluruh kawasan rawan bencana.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Friska Yolanda
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memasang alat pendeteksi dini (early warning system) banjir di Desa Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (8/12/2018).
Foto: Antara/Seno
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memasang alat pendeteksi dini (early warning system) banjir di Desa Sumberkolak, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (8/12/2018).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Panglima TNI untuk menugaskan anggotanya menjaga alat deteksi dini bencana yang ditempatkan di berbagai daerah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend Doni Monardo menyampaikan, penjagaan alat deteksi dini ini sangat penting agar alat tersebut tak hilang dan rusak baik karena ulah manusia maupun karena faktor alam. 

"Tadi bapak Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah bahwa alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI," kata Doni di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (14/1). 

Doni melanjutkan, pengamanan terhadap alat deteksi dini bencana ini sangat penting sehingga alat ini dapat berfungsi maksimal ketika bencana terjadi. Langkah inipun dinilainya juga dapat mengurangi jumlah korban akibat bencana. 

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar tanda peringatan diletakkan di seluruh kawasan rawan bencana. Doni mengtakan, menurut para pakar, bencana tsunami yang harus diwaspadai yakni di Selat Sunda hingga kawasan bagian timur dan selatan Pulau Jawa serta di bagian barat Pulat Sumatera. 

"Termasuk juga sejumlah patahan yang ada di Pulau Jawa yang relatif penduduknya sangat padat. Kami mencoba untuk bekerjasama dengan para pakar untuk kiranya bisa menemukan lokasi yang exact, pasti," ujar Doni. 

Pemberian tanda peringatan juga akan dilakukan bersama dengan pemerintah daerah setempat. Terkait payung hukum pelaksanaan pengamanan alat deteksi dini, Doni mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut.  

"Karena selama ini sudah dipasang kemudian digelar di lapangan dikelola oleh BMKG dan BPPT, habis itu tidak ada yang kontrol tidak ada yang bertanggungjawab, termasuk juga anggaran untuk pemeliharaannya," jelasnya. 

Ia pun meminta agar perencanaan pengadaan alat dan juga anggaran dapat siap dalam waktu tiga bulan ke depan. Lebih lanjut, Doni mengatakan, alat deteksi dini yang sudah dimiliki akan diperbaiki terlebih dahulu. Alat deteksi dini ini juga akan diletakkan di sejumlah tempat yang belum terpasang. 

Selain membahas alat deteksi dini, Presiden juga meminta agar manajemen kesiapan bencana harus dioptimalkan. Tak hanya itu, Jokowi menginstruksikan agar sosialisasi kepada masyarakat terkait kawasan rawan bencana harus dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian terkait. 

"Terkait masalah pelatihan menghadapi ancaman bahaya terutama tsunami, perintah Pak Presiden dan Wapres untuk lebih sering melakukan riil, melibatkan semua masyarakat yang terutama akan terdampak langsung, mulai dari kawasan Selat Sunda, Pantai Barat Sumatera termasuk selatan dari Pulau Jawa," jelas Doni.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement