Melihat Kondisi BUMN Versi Prabowo dan Data dari Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Senin (14/1), menyampaikan pidato kebangsaannya di Jakarta. Salah satu yang disampaikan Prabowo adalah bahwa saat ini sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi meraup untung justru berutang. Bahkan hutang negara terus membengkak.

"Kalau ada rakyat yang gantung diri karena putus asa, ini adalah penghinaan kepada pendiri-pendiri kita. Ini adalah penghinaan kepada rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Bahkan, Prabowo menyebut BUMN dan perusahaan milik negara yang bernaung di bawahnya seperti Pertamina dan Garuda Indonesia dalam keadaan bangkrut.

"BUMN, Pertamina, Garuda Indonesia, the flag carrier of Republic of Indonesia, sekarang dalam keadaan bangkrut," ujar Prabowo. Situasi itu, menurut Prabowo, ironis mengingat Pertamina merupakan penopang Indonesia pada masa lalu.

Pernyataan Prabowo itu mendapat reaksi dan tanggapan dari sejumlah pihak. Tak tanggung-tanggung, salah satu yang menanggapi pernyataan Prabowo itu adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga menjadi kompetitor Prabowo pada Pilpres 2019 ini.

Jokowi meminta Prabowo memberikan pernyataan sesuai dengan data. "Ya kalau kita bicara, yang penting satu, pakai data. Bicara pakai data," ujar Jokowi di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (16/1).

Presiden menyadari pemerintah masih harus berusaha keras untuk memperbaiki kondisi BUMN saat ini. Namun ia meminta Prabowo agar tak bersikap pesimistis terhadap pemerintah. "Jangan pesimis lah, kalau ada yang belum baik ya ada, tapi kita harus optimis kita perbaiki kita perbaiki, kita perbaiki. Itu tugas kita," tegasnya.

Kendati demikian, saat ditanya apakah data yang digunakan Prabowo tidak valid, Jokowi menyerahkannya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelumnya, Rini Soemarno juga meminta agar Prabowo tak hanya asal berbicara. Namun juga memberikan data yang kuat atas pernyataannya tersebut.

"Ya buktinya mana. Orang ngomong kan bisa saja. Gampang bicara. Sekarang lihat bukti-buktinya apa," kata Rini di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (14/1).

Rini pun optimistis pemerintah dapat memperbaiki kondisi perusahaan-perusahaan BUMN yang kinerjanya kurang baik

Sedangkan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Erani Yustika, membantah analisis calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal ancaman bangkrutnya sejumlah BUMN. Erani menyebut, justru pemerintahan saat ini menempatkan BUMN sebagai salah satu fokus pengelolaan demi mendorong perekonomian nasional.

BUMN juga dianggap punya peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan penerimaan negara. “Sepanjang 2018, kinerja BUMN kian membaik," jelas Erani, Selasa (15/1).

Baca juga: Skripsi Berujung Depresi

Kementerian BUMN, ujar Erani, mencatat bahwa aset BUMN mengalami peningkatan dari Rp 4.577 triliun menjadi Rp 7.817 triliun sepanjang 2018 lalu. Laba BUMN juga tercatat naik dari Rp 148 triliun menjadi Rp 218 triliun pada 2018. Sementara pajak dan dividen dari BUMN kepada negara tercatat ada Rp 218 triliun menjadi Rp 260 triliun pada 2018.

Soal tudingan risiko pailit kepada Garuda Indonesia, Erani juga punya data untuk membantahnya. Menurutnya, secara umum performa Garuda Indonesia menunjukkan perbaikan. Laporan keuangan yang dirilis menunjukkan sepanjang Januari-September 2018 pendapatan usaha naik 3,5 persen (yoy) menjadi 3,21 miliar dolar AS. Sementara itu, kerugian akibat pelemahan nilai tukar rupiah mencapai 52,32 juta dolar AS, naik dari 16,03 juta dolar AS pada periode Januari-September 2017.

Garuda Indonesia, lanjut Erani, memproyeksi laba perusahaan (di luar pajak) mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, Garuda Indonesia Group juga mengelola Sriwijaya Air melalui kerjasama operasional (KSO) bersama Sriwijaya Air Group.

"Hal ini menunjukkan bahwa Garuda Indonesia tetap menjadi yang terbaik dan terpercaya. Berbagai penghargaan di level nasional dan internasional pun diperoleh Garuda Indonesia," kata Erani.

Pesawat Garuda Indonesia (ilustrasi)

Selain Garuda, PLN juga sempat disentil oleh Prabowo. Erani menjelaskan bahwa pendapatan usaha PLN menurut data sepanjang Januari-Juni 2018 mengalami kenaikan 7,43 persen (yoy). Pada periode yang sama, laba sebelum pajak PLN mencapai Rp 1,83 triliun. Angka tersebut sudah mengkalkulasi kerugian nilai tukar sekitar Rp 11,57 triliun.

"Faktor lain yang harus diperhatikan dalam adalah bagaimana peranan BUMN yang semakin meningkat, seperti BBM Satu Harga' oleh Pertamina," katanya.

Menanggapi bantahan-bantahan dari pemerintah soal pidato Prabowo, Juru Kampanye BPN Ahmad Riza mengatakan hal tersebut hal yang wajar dalam dinimika Pilpres 2019.

"Sebagai kompetitor tidak memberikan apresiasi terhadap pidato kebangsaan Pak Prabowo dan itu biasa. Tapi yang penting masyarakat memberikan apresiasi," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Riza mengaku pihaknya telah menerima banyak pujian untuk Prabowo Subianto. Salah satunya, adalah pujian karena dalam berpidato Prabowo tidak menggunakan teks. Kemudian masyarakat juga mengapresiasi pesan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02. "Banyak masyarakat bangga, bersyukur, luar biasa dengan pesan pidato itu," kata Riza menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika