REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Agus Salim, ajudan sekaligus sekretaris bupati Bekasi nonaktif Neneng Hanah, dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (16/1). Dari fakta persidangan terungkap,  izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), yang menjadi syarat awal proyek Meikarta, ternyata ‘diurus’ oleh Agus.

Dalam kesaksiannya, Agus mengungkapkan, dirinya menerima berkas  permohonan IPPT PT Mahkota Sentosa Utama, pengembang proyek Meikarta, dari Neneng. Setelah menerima berkas ia disuruh menyerahkannya ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bekasi. Agus menyerahkan berkas tersebut kepada Deni Mulyadi,  Kepala Bidang Tata Ruang DPMPTSP Pemkab Bekasi.

Deni kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Hendra Maulana selaku Analis Penerbitan Pemanfaatan Ruang,  Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan. Kemudina, Hendra mengatakan, seusai aturan permohonan IPPT seharusnya dilakukan pemohon datang sendiri ke kantor DPMPTSP Pemkab Bekasi. Sebelum diproses, kata dia, berkas terlebih dulu diperiksa oleh petugas di bagian depan kantor. Setelah dinyatakan lengkah baru diproses.

"Saat memeriksa berkas, pengembang mengajukan lahan seluas 140 hekatare. Namun setelah dilakukan analisa yang disetujui hanya 84,6 hekatare," kata Hendra.

Hasil analisis berkas tersebut, kata dia, dilaporkan atasannya. Persetujuan IPPT itu pun kemudian diserahkan ke Bupati Bekasi untuk ditandatangani. Setelah diteken bupati, berkas tersebut diserahkan kepada salah seorang staf Lippo Cikarang.

Sedangkan menurut Agus Salim setelah IPPYT ditandatangani bupati, sejumlah staf yang mengurus izin tersebut mendapat bagian uang. Uang tersebut diberikan oleh Nenang kepada para stafnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika