REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jumlah shelter untuk evakuasi jika terjadi tsunami di Sumatera Barat masih amat minim. Jumlah shelter untuk evakuasi tak sebanding jika dibandingkan jumlah masyarakat yang terancam oleh tsunami.
"Pascagempa 2009 sebenarnya sudah ada perencanaan untuk membangun ratusan shelter pada tujuh kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai. Namun karena anggaran tidak mencukupi, tidak semua terealisasi," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Kamis (24/1).
Ia mengatakan itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Mitigasi Penanganan Gempa dan Tsunami dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Padang. Menurut dia dokumen perencanaan pembangunan shelter itu bisa kembali dibongkar dari gudang dan dilanjutkan kembali, karena ancaman gempa dan tsunami di Sumbar masih tetap ada.
Sekalipun bencana yang telah diprediksi oleh para pakar itu tidak pasti akan terjadi, tetapi kesiapsiagaan harus terus dibangun, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur gedung seperti shelter.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menyebutkan jumlah shelter di daerah itu baru sekitar 74 unit yang sebagian besar terletak di Kota Padang. Shelter itu diperkirakan mampu menampung 194 ribu orang. Prediksi berdasarkan penelitian, jumlah masyarakat di pesisir Sumbar yang terancam tsunami mencapai 950,2 ribu orang.
"Artinya sekitar 756 ribu orang berpotensi menjadi korban jika tsunami menerjang pesisir pantai Sumbar pada siang hari," katanya.
Irwan berharap rapat koordinasi dengan Kemenko Maritim bisa menjadi awal untuk merealisasikan pembangunan shelter yang telah direncanakan sebelumnya.
Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Kemenko Bidang Kemaritiman, Rahman Hidayat menyebutkan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh kementerian itu bertujuan untuk evaluasi program dan kegiatan terkait penanggulangan potensi bencana daerah pesisir.
Setelah beberapa kali bencana besar terjadi di Indonesia, terutama di daerah pesisir, kemenko maritim ingin memastikan semua program penanggulangan bencana yang telah pernah di susun, tetap dijalankan. Ia menyebut, ada kemungkinan daerah tidak maksimal lagi melaksanakan program tersebut karena tidak pernah lagi terjadi bencana besar di daerah itu.
Hasil rapat koordinasi itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kebijakan pemerintah ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika