REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menghimbau warga untuk mewaspadai potensi banjir dan longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi sepanjang Februari. Diharapkan bisa diantisipasi warga dengan berbagai upaya pencegahan seperti tidak membuang sampah ke saluran dan sungai serta aktif membersihkan sampah di saluran.
"Warga harus waspada, karena akan terjadi peningkatkan intensitas hujan sepanjang Februari. Pahami lokasi yang berpotensi banjir atau pun longsor," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Jumat (25/1).
Manto mengutarakan, beberapa lokasi yang diprediksi akan mengalami genangan atau banjir adalah Perumahan Bukit Cengkeh dan Jalan Raya Taman Duta, Kecamatan Cimanggis serta Jalan Ridwan Rais, Kecamatan Beji. Sedangkan untuk titik rawan longsor antara lain sepanjang Jalan Tanah Baru, Kecamatan Beji dan sepanjang Jalan Raya Cipayung, Kecamatan Cipayung. "Debit air saat ini sedang tinggi-tingginya. Jadi warga harus selalu waspada," ucap dia.
Dia mengungkapkan, pihaknya juga akan menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Banjir untuk melakukan pemantauan, pemeliharaan, sampai pengangkatan sampah di jaring, saluran inlet atau pun outlet di saluran dan sungai. "Kami masih terus melakukan pendataan, di mana saja lokasi rawan banjir dan longsor. Terlebih, ada beberapa lokasi yang tidak terprediksi sebelumnya jutru terjadi banjir dan longsor," ungkapnya.
Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Depok, ada enam titik rawan banjir yakni di RT 08/02 Kelurahan Tirta Jaya Kecanatan Sukmajaya, di RT 1/12 Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, RT 04/01 dan RT 02/02 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Situ Pengarengan Tamab Duta, Cimanggis dan RT 02/05 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari.
"Banjir disebabkan arus air tersendat karena tumpukan sampah dan endapan lupur. Ketinggian banjir, rata-rata berkisar 50 cm hingga 75 cm," tutur Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika