REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin akan mendapat keuntungan elektoral seusai Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan dukungan. Menurut dia dukungan PBB ini penting bagi kubu Jokowi.

"Tentu menguntungkan Jokowi-Ma'ruf, karena kita tahu PBB adalah partai Islam. Penting sebagai legitimasi bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat dukungan dari partai Islam. Karena selama ini kan Jokowi dituduh anti-Islam. Dukungan PBB tersebut paling tidak untuk membantah tuduhan tersebut," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (28/1).

Menurut Ujang, dukungan yang diberikan PBB kepada pasangan nomor urut 01 itu merupakan keputusan yang rasional. Mendukung pejawat, lanjut dia, tentu lebih menguntungkan.

"Karena lebih banyak sumber daya, sumber daya kekuasaan, finansial, jaringan dan sebagainya," katanya.

Kalau pun kemudian ada calon legislatif (caleg) PBB yang menolak mendukung Jokowi, Ujang menuturkan hal itu patut diwajarkan. Namun, lanjut dia, sejatinya jika partai sudah membuat keputusan, maka harus diikuti oleh elit partai, pengurus, caleg, dan seluruh kader partai.

"Tidak akan menjadi batu sandungan juga. Karena dalam Islam perbedaan pendapat itu rahmat. Apalagi kan masih ada waktu tiga bulan lagi. Jadi bisa saja poros Mekkah tersebut ke depan juga akan bergabung dan mengikuti keputusan partai," katanya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB memutuskan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dukungan tersebut sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Bahwa, kewenangan memutuskan dukungan dilakukan melalui rapat pleno DPP.

Namun, keputusan DPP PBB berbeda dengan keputusan Majelis Syuro PBB. Ketua Majelis Syuro PBB MS Kaban menghormati keputusan DPP mendukung Jokowi-Ma'ruf. Dia menyadari, kewenangan majelis syuro sebatas memberikan rekomendasi. Sedangkan pengambilan keputusan berada di tangan ketua umum.

"Majelis syuro memberikan rekomendasinya dan itu sudah dibahas. Tetapi ketua umum memiliki pertimbangan sendiri dan kita harus hormati," ujar Kaban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika