REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan, program dana desa kini telah diakui dunia. Buktinya, Indonesia diminta memperkenalkan program dana desa oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD).

IFAD yang akan digelar di Roma pada 15 Februari 2019 mendatang, dan akan diikuti oleh berbagai negara."Pembangunan dengan dana desa diapresiasi bukan hanya di negara ini, tapi juga oleh negara-negara lain. Bahkan kita diundang IFAD untuk sharing kepada sejumlah negara di dunia. Itu akibat kerja keras Indonesia dalam mensukseskan pembangunan di desa," kata Eko melalui pesan tertulis, Ahad (3/2).

Dia mengatakan, dana desa sebesar Rp 187 triliun yang disalurkan sejak 2015 hingga 2018 telah membangun infrastruktur dengan jumlah yang sangat signifikan. Untuk 2019, dana desa akan diprioritaskan untuk pengembangan sumber daya masyarakat dan ekonomi.

"Makanya BUMDes-nya kita gerakkan. Bisa dengan membuat desa wisata, bank sampah, simpan pinjam dan lain sebagainya," ujar Eko.

Pembangunan perdesaan, tegas Eko, sangat penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Menurut dia, hal tersebut tak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menentukan maju atau tidaknya Indonesia secara ekonomi.

"Indonesia diprediksi akan menjadi negara nomor 4 ekonomi dunia pada 2050. Tapi semua itu tidak akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi yang bagus, tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Dan kemiskinan itu ada di desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika