REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekitar 4,9 persen sekitar dua juta penduduk Kota Tangerang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Masiati mengatakan, Kecamatan Neglasari dianggap sebagai wilayah paling miskin di Kota Tangerang.

"Kecamatan Neglasari banyak. Tapi bukan Neglasari saja. Ada juga di Kecamatan Karawaci," kata dia saat dihubungi Republika, Senin (11/2).

Menurut dia, adanya bandara internasional tak berpengaruh banyak dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah itu. Ia mengakui, keberadaan Bandara Soekarno-Hatta (BSH) memang menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang. Namun, masih sedikit dampak langsung dari bandara kepada masyarakat sekitar.

Masiati mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang terus berusaha mengurangi angka kemiskinan. Namun, hal itu tak bisa maksimal jika hanya mengandalkan Dinsos.

Ia menegaskan, sumber kemisinan itu berasal banyak aspek, di antaranya saja pendidikan, kesehatan, dan sosial. Karena itu, untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan kerja sama antarlembaga.

"Kita berusaha mengurangi. Kalau untuk menuntaskan sama sekali itu memerlukan waktu panjang," kata dia.

Camat Neglasari Ubaidillah mengklaim, jumlah masyarakat miskin di wilayahnya semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun, ia tak memiliki data pasti jumlah penduduk miskin di wilayahnya.

Ia menjelaskan, program pengentasan kemiskinan juga dilakukan oleh Pemkot Tangerang, salah satunya dengan melakukan bedah rumah yang tidak layak huni. "Selama lima tahun itu sudah banyak yang diintervensi, salah satunya dengan bedah rumah. Sudah ada 1.173 rumah dari 2015," kata dia.

Selain itu, Kecamatan Neglasari juga melakukan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diinisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP). Karena itu, ia mengklaim, jumlah rumah tak layak huni di wilayahnya sudah jauh berkurang.

"Tinggal bagaimana kita melakukan pemberdayaannya," kata dia.

Untuk melakukan pemberdayaan, lanjut dia, Pemkot Tangerang telah mendorong agar setiap lingkungan memiliki kampung tematik. Menurut dia, hingga saat ini sudah ada puluhan kampung tematik di Kecamatan Neglasari, Kampung Rukun, Kampung Tehyan, dan Kampung Sakura.

Selain itu, ia telah menginstruksikan agar setiap RW memiliki koperasi. Dengan begitu, masyarakat yang memerlukan biaya bisa meminjam uang di koperasi dan tak terjerat bank keliling atau rentenir.

Menurut Ubaidillah, salah satu pemicu masyarakat terlilit hutang dan tetap hidup dalam garus kemiskinan adalah masih banyaknya rentenir yang beredar. Alib-alib bisa menabung, masayrakat yang terbeban utang justru harus terus menombok membayar bunga pinjaman.

Selain itu, fungsi koperasi juga bisa membantu pendanaan usaha kecil menengah (UKM). "Di Kelurahan Mekarsari itu ada koperasi Benteng Jaya itu omzetnya lumayan. Kita ingin semua kelurahan ada koperasi itu untuk mengusir bank keliling," kata dia.

Ia menegaskan, Kecamatan Neglasari juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pelatihan UKM. Pasalnya, wilayah Neglasari yang berdekatan dengan bandara memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai pusat oleh-oleh.

Meski begitu, ia menyayangkan sikap pengelola BSH yang tak banyak membantu masyarakat di sekitar wilsayah Neglasari. Menurut dia, selama menjabat sebagai Camat Neglasari sejak 2014, keberadaan BSH tak berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat.

"Sampai saat ini bandara sangat tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Kemarin saya juga ngamuk di bandara. Terus terang saja. Kenapa ada bandara tapi kemiskinan paling tinggi di kita?" kata dia.

Menurut dia, pihak bandara tidak pernah terbuka untuk masyarakat Neglasari. Ia mengklaim, Kecamatan Neglasari tak pernah mendapat bantuan berupa company social responsibility (CSR).

"Mereka buang CSR itu tak pernah ke Neglasari. Neglasari tak pernah dapat apa-apa," kata dia.

Padahal, lanjut dia, banyak hal yang bisa dilakukan dengan CSR. Ia mencontohkan, CRS bisa disalurkan untuk mengembangkan sentra UKM atau kampung tematik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika