REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Panitia aksi 'Putihkan KPU' dari Forum Umat Islam (FUI), Bernard Abdul Jabbar mengatakan tidak akan ada intimidasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam aksi pada Jum'at (1/3). Pihaknya juga menegaskan akan menghindari aksi dan ujaran yang berpotensi melanggar peraturan kampanye pemilu.
Menurut Bernard, aksi FUI dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Aksi diawali dengan long march dari Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar 1.000 peserta dari FUI sebagai Jabodetabek diperkirakan akan merapat di depan Kantor KPU.
"Akan diawali long march dari masjid (Sunda Kelapa) kemari. Kami akan menyuarakan pemilu damai, jujur, dan berjalan kondusif," ujar Bernard di depan Kantor KPU, Jumat siang.
Meski berbeda pilihan, kata dia, FUI juga menyuarakan agar hal itu tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan. Mereka juga meminta agar penyelenggara dan peserta pemilu tetap menjaga keadilan selama proses pesta demokrasi nanti.
"Tidak akan ada intimidasi kepada KPU. Hanya kami sebagai umat Islam menyuarakan pemilu damai, pemilu adil. Semua pihak baik pendukung capres-cawapres 01 atau 02 harus adil," tutur dia.
Dirinya juga menampik anggapan bahwa aksi ini mengarah kepada dukungan kepada salah satu kandidat capres-cawapres. "Tidak ada kampanye. Semua peserta aksi juga kami sudah imbau agar jangan melakukan kampanye," tegasnya.
Ribuan polisi telah disiapkan untuk mengamankan aksi dua kelompok massa pada Jumat siang. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Harry Kurniawan mengatakan dua kelompok massa yang akan unjuk rasa akan ditempatkan secara terpisah.
"Kedua kelompok massa itu akan kami sekat di sisi kiri dan kanan kantor KPU," ujar Harry di Kantor KPU, Jumat siang.
Adapun kelompok Gerakan Bela Indonesia mengusung jargon 'Aksi KPU bebas Intimidasi' dan FUI mengusung 'Aksi Siaga Pemilu'. Kedua kelompok itu sudah memasukkan izin secara bersamaan untuk melakukan aksi di depan Kantor KPU.
Kelompok Gerakan Bela Indonesia meminta izin untuk menghadirkan massa 100 orang, sedangkan FUI akan menghadirkan massa sebanyak 1.000 orang. Kedua kelompok massa diperkirakan mulai hadir selepas ibadah shalat Jumat. Harry mengatakan pihaknya sudah menyiagakan 4.039 personel gabungan dari TNI, polisi, dan institusi pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika