Selasa 12 Mar 2019 17:06 WIB

Hanya 37 Desa di Jabar Masuk Kategori Mandiri

DPMD Jabar segera mempercepat pembangunan desa mandiri.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam sejak dikucurkan dana desa pada 2015.
Foto: Kemendes PDTT
Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam sejak dikucurkan dana desa pada 2015.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), segera mengejar percepatan pembangunan desa pada tiga konteks. Yakni, mulai dari penantaan perangkat desa, meningkatkan ekonomi desa hingga sarana dan prasarana.

Karena, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi, saat ini dari 5.312 desa di Jabar baru sebanyak 37 yang masuk kategori mandiri. Kemudian, sekitar 137 desa masuk dalam kategori maju. Serta, masih terdapat desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Baca Juga

"Tapi yang paling banyak berstatus desa berkembang," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (12/3).

Dedi mengakui, masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk mewujudkan pemerataan agar setiap desa bisa lebih maju. "Tentunya ini harus dipola. Bagaimana pembinaan antara desa yang dikatakan maju, mandiri, berkembang ataupun desa tertinggal itu," katanya.

Upaya yang akan dilakukan dinasnya, kata dia, akan melakukan pengelompokan pada setiap desa tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat lebih detail dalam upaya meningkatkan status desa. Begitu pula soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Nanti kita pilah, ada aspek dari bumdesnya, ada yang mereka sudah memiliki Bumdes, ada yang sudah memiliki Bumdes tapi belum berjalan efektif,"  katanya.

Selain itu, menurut Dedi, ada juga desa yang sampai saat ini belum memiliki Bumdes. Klasifikasi pun, akan dilakukan dari segi permodalan pada setiap Bumdes. Yakni, ada yang kelas Rp10 juta ke bawah, Rp10-100 juta dan juga kelas Rp100 juta ke atas.

"Bahkan ada sekitar enam Bumdes yang modalnya di atas Rp 1 miliar. Nanti kita klasifikasi," katanya.

Belum lagi, kata dia, dari sektor pemasaran produk Bumdes tersebut. Ada juga, yang skalanya masih dipasarkan pada level desa itu sendiri, level kota, provinsi hingga level internasional. "Itu yang kita pacu dan kembangkan," katanya.

Dinasnya juga, kata dia, akan melibatkan relawan yang nantinya akan dilibatkan untuk mendongkrak potensi desa. Menurutnya, ketika melakukan inovasi dan kolaborasi maka akan terjadi perubahan.

"Terus bagaimana di desa infratruktur dan sarananga. Harapan kita mudah-mudahan ada perubahan yang bisa kita lakukan," katanya

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk mewujudkan Jabar juara lahir dan batin dengan inovasi juga kolaborasi. Di mana hal itu adalah visi misi yang digaungkan Pemerintah Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu adalah urusan pemerintahan yang menangani masyarakat dan desa. Di situ pun banyak juga, bagaimana kita meningkatkan dan melakukan lompatan-lompatan," kata Dedi.

Terkait intergritas perangkat desa, kata dia, menjadi salah satu poin penting yang harus ditingkatkan untuk mendukung visi misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Dedi meminta, setiap desa menerapkan sistem keuangan yang transparan.

"Sehingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini bisa sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.

Beberapa program gerakan membangun desa pun, kata dia, akan digagas. Hal tersebut untuk mewujudkan setiap desa menjadi Center of Excellence dan Center of Budgeting. "Sehingga bisa mengurangi arus urbanisasi dan sebagainya," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement