REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menanggapi pernyataan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengkritik rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). TKN mengatakan, pernyataan yang dilontarkan BPN merupakan sebuah kecemburuan akan kebijakan yang menyejahterakan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Johnny G Plate meminta BPN untuk menunjukan program tandingan dibanding iri hati akan kebijakan tersebut. "Pernyataan BPN itu bukan kritik, kalau kritik kami dengarkan tapi ini sikap kecemburuan atas kinerja yang baik karena mereka gagal untuk menampilkan program yang lebih baik," kata Jhonny.

"Memang sebagai presiden dan capres (calon presiden) saat ini tidak boleh ngambil keputusan? Apa pemerintah saat ini nggak boleh ngambil keputusan sampai selesai pemilu?" kata Jhonny melanjutkan.

BPN sebelumnya menyoroti rencana pemerintah menaikan gaji PNS atau ASN sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada April mendatang menuai pro-kontra. Mereka menilai, kenaikan gaji PNS yang cenderung tidak tepat waktunya ini akan menimbulkan kecurigaan dan keanehan bagi pejawat yang sedang berlaga kembali dalam kontestasi pilpres.

BPN mengatakan, tidak memungkiri kasus ini menjadi keuntungan bagi pejawat dalam hal ini pasangan calon Joko Widodo-Maruf Amin. Mereka melanjutkan, kenaikan gaji PNS jelang pilpres dikhawatirkan sebagai strategi pejawat untuk mendongkrak suara.

Sebelumnya, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga juga menjawab kritik terkait THR dan gaji ke-13 PNS yang dipercepat. Arya mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesejahteraan bagi para ASN. Dia membantah kebijakan itu sebagai bagian dari politik uang.

"Bukan money politic orang itu gaji orang kok. Money politic itu artinya apa? Bukan haknya tapi diberikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika