REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menilai gagasan Cawapres 02 Sandiaga Uno untuk mengintegrasikan KTP-el untuk semua layanan kesejahteraan masyarakat sulit direalisasikan. TKN menyebut hal tersebut sekadar harapan.
"Baru janji, kenyataanya kan kita agak sulit, bagaimana kita menyatukan semua apakah teknologi e-KTP yang sekarang ini mampu untuk bisa mencakup atau mengcover semua bidang data," kata Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily di kompleks DPR RI, Rabu (20/3).
Ace menilai, KTP-el belum bisa mendata tingkat kemiskinan dan pelajar yang masih di bawah umur. Ia mencontohkan, pelajar yang medapatkan kartu indonesia pintar rata-rata belum mendapatkan KTP-el.
Karena itu, Ace menilai belum saatnya integrasi KTP-el bisa diterapkan. Kendati demikian, Ace tak menampik bila sistem integrasi bisa direalisasikan.
Ace menyebut bukan hanya KTP-el, namun integrasi bisa dilakukan sekadar menggunakan pomsel. "Ya menurut saya mungkin nanti arahkan kedepan kesana, dan bahkan kata kiai Ma'ruf amin beliau menyampaikan mungkin tanoa kartu cukup dengan menggunakan hp atau apapunlah namanya gitu ya," ujar dia.
Karena itu, Jokowi tetap mengandalkan tiga kartu yakni Kartu Indonesia Pintar plus Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Dengan kartu tersebut, TKN meyakini kesejahteraan Indonesia bisa lebih ditingkatkan dari empat tahun yang telah dilakukan Jokowi.
TKN mengklaim, selama empat tahun lebih memimpin Indonesia, Jokowi telah menggulirkan banyak kebijakan yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi nyata yang dirasakan oleh masyarakat banyak.
Pengamat ekonomi, Lana Soelistianingsih, menilai, selama empat tahun ada beberapa target yang belum tercapai. Namun berbagai kemajuan telah terlihat dan patut mendapat apresiasi.
Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen itu menyebut, pemerintah telah menurunkan tingkat pengangguran hingga 5.3 persen, mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yakni di angka 4-5 persen. Ia menambahkan pemerintah juga menurunkan rasio tingkat kemiskinan menjadi 9.82 persen.
“Jika kita melihat dalam dua tahun belakangan ini anggaran untuk bantuan sosial meningkat dari Rp 138 triliun ke Rp 180 triliun. Naiknya hampir Rp 40 triliun, ini cukup membantu mengurangi kemiskinan. Jadi harus dilanjutkan,” lanjut Lana, yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
Terkait target menurunkan ketimpangan ekonomi, yang masih dinilai cukup berat, Lana mengatakan Indonesia perlu adanya kesinambungan kebijakan ekonomi jangka panjang. Kebijakan itu juga harus disepakati pemimpin negara dari satu rezim ke rezim lainya.
“Khusus target Rasio Gini, dalam waktu dua tahun memang hanya turun 0.3 persen. Memang tidak mudah mengatur ketimpangan karena ketimpangan seperti gini koifisien itu terkait dengan tingkat pendapatan orang paling kaya dan tingkat pendapatan orang paling bawah,” ujarnya.
Lana menyebut program tiga kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berpotensi membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika