REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyesalkan kasus jual beli komodo (veranus komodoensis) dengan harga per ekor Rp 500 juta. Kasus ini diungkap oleh Polda Jatim ketika hendak dikirim ke luar negeri.
"Pada dasarnya kami sesalkan kasus ini dan kami kaget ketika tahu bahwa Komodo yang diperjualbelikan itu adalah Komodo yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK)," kata Kepala Dinas Pariwisata NTT I Wayan Darmawan kepada Antara di Kupang, Kamis (28/3).
Hal ini disampaikan menanggapi kasus jual beli komodo yang berhasil digagalkan pengirimannya ke luar negeri oleh Polda Jatim. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Jatim, menurut pengakuan para tersangka, sudah melakukan aksi jual beli itu selama 2016-2019 dengan jumlah komodo yang dijual mencapai 41 ekor.
Wayan menambahkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kasus itu. "Jadi kemarin itu pascamendapatkan informasi itu saya langsung mengontak pihak dari Ditjen SDA dan Ekosistem Kementerian KLHK untuk memastikan hal itu di Polda Jatim, dan diketahui bahwa ada pernyataan Komodo dari Flores itu karena pengakuan dari para tersangka," katanya menambahkan.
Wayan juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Manggarai Barat soal kasus itu. Saat ini, Polres setempat tengah melakukan investigasi kasus komodo yang dicuri guna mencari tahu siapa dalang dibalik pencurian Komodo di kawasan TNK.
"Hari ini juga saya akan menugaskan Kabid destinasi Dispar NTT berangkat ke Surabaya untuk memastikan informasi soal Komodo yang diperjualbelikan itu," katanya.
Sebelumnya Gubernur NTT Viktor B Laiskodat sendiri sudah menyatakan Komodo adalah salah satu aset penting NTT dan Indonesia karena menjadi masa depan pariwisata sebagai prime mover ekonomi NTT dan menjadi destinasi utama Indonesia. Begitu pentingnya Komodo sehingga bapak gubernur mengajukan permintaan kepada Kementerian KLHK agar TN Komodo dikekola Pemprov NTT agar populasi Komodo tidak diganggu gugat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika