REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuntut komitmen netralitas aparat baik itu TNI maupun Polri selama masa Pilpres 2019. Prabowo mendengar adanya oknum aparat yang ingin menggiring dukungan ke pada salah satu pasangan calon. Menurut Prabowo seharusnya aparat yang memakan gaji dari uang rakyat harus netral.
"Aparat harus jujur. Harus netral. Mereka diangkat dan digaji dengan uang rakyat, jadi aparat baik itu Polri, TNI milik semua rakyat, bukan milik penguasa," kata Prabowo saat kampanye akbar di Kota Padang, Selasa (2/4).
Prabowo berpidato di hadapan belasan ribu pendukungnya di Padang. Tepatnya di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang. Kampanye Prabowo dihadiri oleh pendukung dan simpatisan yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.
Prabowo mengimbau pendukungnya tidak gentar bila ada intimidasi oleh pihak tertentu karena menetapkan pilihan kepada dirinya dan Sandiaga Uno.
Selain TNI dan Polri, Prabowo juga meminta netralitas dari pimpinan-pimpinan Badan Usaha Miik Negara. Prabowo menyebut BUMN merupakan perusahaan pelat merah atau perusahaan yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
Prabowo membeberkan perilaku korupsi di kalangan elit dan pejabat di Indonesia dipengaruhi oleh gaji yang terbilang kecil. Prabowo berjanji bila dirinya dan Sandiaga terpilih menjadi pemimpin akan menaikkan gaji perangkat negara termasuk gaji aparat, ASN, hakim, dokter, bidan, perawat, guru dan lain-lain. Prabowo yakin bila gaji aparatur negara sudah memadai, maka tugas-tugas kenegaraan akan berjalan dengan baik tanpa ada lagi perilaku korupsi.
"Kalau gaji sudah tinggi apa masih mau disogok, masih mau korupsi?" ujar Prabowo.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi tudingan pengerahan massa untuk mendukung dirinya melalui instruksi Kapolres Garut. Usai berkampanye di Kota Sorong, Papua Barat, Jokowi menyebutkan bahwa dirinya telah berkali-kali menekankan kepada TNI dan Polri agar bersikap netral dalam pemilu, termasuk pilpres. Jokowi menegaskan bahwa pandangan politik yang dianut TNI dan Polri sejatinya adalah 'politik negara'.
"Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim TNI Polri. Saya sampaikan bahwa politik TNI dan polri adalah politik negara. Harus bisa menjaga netralitas," kata Jokowi di Aimas Convention Centre Sorong, Senin (1/4) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika