REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyatakan sikapnya terkait segala bentuk dugaan kecurangan yang ditemukan oleh BPN. Ketua BPN Prabowo-Sandiaga Djoko Santoso menegaskan, BPN akan menolak hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
Djoko menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, BPN telah mengirimkan surat kepada KPU dengan nomor surat 087/bpn/ps/v/2019 tertanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU. Dalam surat tersebut BPN juga meminta dan mendesak KPU untuk menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.
"Substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," ujarnya.
BPN menggelar forum bertajuk "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019". Sejumlah tokoh yang hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Capres Prabowo Subianto, Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufrie, Politikus senior PAN Amien Rais, Waketum Partai Berkarya Siti Hediati Haryadi, Ketua BPN Djoko Santoso, Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, dan sejumlah tokoh koalisi Indonesia Adil Makmur lainnya.
Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Ilham Saputra mengatakan, KPU tidak mempermasalahkan forum BPN tersebut. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
"Silakan saja, BPN punya hak untuk menyampaikan itu," tuturnya, Selasa.
Ketika disinggung soal kehadiran anggota KPU dalam pemaparan bukti tersebut, Ilham mengatakan, pihaknya sibuk melakukan rekapitulasi data. "Silakan saja, gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham.
Selain itu, Ilham juga mengimbau kepada BPN agar melaporkan data dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang mereka miliki kepada Bawaslu. "Silakan dibuktikan, dilaporkan ke Bawaslu," kata Ilham.
Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua anggota Bawaslu berada di kantor Jalan M.H. Thamrin nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, tidak ada anggota lainnya yang hadir dalam acara pemaparan data dugaan kecurangan yang digelar BPN Prabowo-Sandi, Selasa (14/5).
Selebihnya, ia mempersilakan BPN Prabowo-Sandi untuk memaparkan bukti yang dimiliki. Ketika disinggung soal langkah yang akan dilakukan Bawaslu. Ratna merespons, pihaknya akan memeriksanya jika hal itu dilaporkan pada Bawaslu.
"Perlu diperiksa apakah dokumen itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kalaupun itu dokumen copy-an maka perlu ditelusuri apakah copy-an itu berasal dari dokumen asli," ujar Ratna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika