REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tampak diperketat menjelang rencana pengajuan gugatan pemilu oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Polri dan TNI akan menurunkan total delapan kompi personel mereka.
"Saat ini yang ada di kantor MK gabungan TNI-Polri ada delapan kompi," ujar Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Harry Kurniawan, saat meninjau kondisi gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
Harry menjelaskan, pengamanan ini merupakan pengamanan biasa. Pengamanan itu sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Menurutnya, aparat pengamanan sudah mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dalam pendaftaran sengketa pemilu.
"Terkait aksi, kami sudah mengamankan personel keamanan. Karena personel tersebut memang disiapkan untuk antisipasi baik keamanan objek, yang akan melaporkan dalam sengketa, atau aksi masyarakat yang melakukan aksi di sekitar MK," tutur Harry.
Ia mengaku, pihaknya belum mendapatkan laporan akan adanya aksi dan jumlah peserta yang akan mengikuti aksi tersebut. Tapi, Harry menjelaskan, aparat gabungan Polri-TNI akan tetap melakulan pengamanan situasi.
"Pada prinsipnya kami jajaran polres metro jakarta pusat menginginkan pelaksanaan kegiatan apapun yang memang akan dilaksanakan," tegas Harry.
Pengamanan di sekitar Gedung MK, yakni di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, sudah mulai diperketat sejak aksi di depan Bawaslu berlangsung. Jalan ditutup menggunakan kendaraan barikade milik kepolisian dan kawat berduri di depan Kementerian Pariwisata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika