REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai lebaran, diperkirakan para pendatang akan tetap 'menyerbu' Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak membatasi warga dari luar kota menjadi pendatang baru di Jakarta.
"Mengapa? Ibu Kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia," ujar Anies saat acara melepas keberangkatan Jakarta Mudik Gratis 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
Ia memaparkan, dengan adanya 17.437 peserta mudik ini menandakan bahwa sebagian warga Jakarta berasal dari luar kota. Menurut dia, tak ada larangan, bahkan semua orang memiliki kesetaraan untuk mencari kerja di Ibu Kota.
Untuk itu, Anies menganjurkan bagi mereka yang akan ke Jakarta untuk mempunyai bekal yang mencukupi. Di antaranya, membawa kelengkapan dokumen kependudukan.
Kemudian, diusahakan memiliki kartu atau mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal itu untuk berjaga-jaga jika ada masalah kesehatan bisa langsung diatasi.
"Yang ketiga, bawa keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian di Ibu Kota," lanjut Anies.
Dengan keterampilan, pengalaman, dan kemampuan itu, kata Anies, yang datang ke Jakarta ikut berkontribusi menggerakkan perekonomian. Sehingga bukan menimbulkan permasalahan baru di Ibu Kota.
Selain itu, Anies menegaskan, tak ada lagi operasi yustisi atau kependudukan pada tahun ini. Sebab, dia ingin Jakarta menjadi kota yang setara bagi semua kalangan.
"Karena itu, perlu saya sampaikan di sini, sejak tahun lalu kita tidak lagi menyelenggarakan operasi-operasi pemeriksaan, atau biasa disebut operasi yustisia untuk memeriksa yang dari kampung datang ke Jakarta," kata Anies.
Ia menjelaskan, dalam praktiknya, proses pemeriksaan yustisi hanya mengenai kalangan bawah. Padahal, kata dia, masyarakat yang datang ke Jakarta berasal dari berbagai kelas ekonomi, dari bawah, menengah, hingga kelas atas.
Namun, Anies melanjutkan, dipastikan hampir semua kalangan atas tak tertangkap operasi yustisi ini. "Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi yustisia. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," ujarnya.
Untuk itu, pada 2019 ini yang ada hanya pelayanan jasa kependudukan untuk mereka yang bekerja di Jakarta. Anies mengatakan, semua masyarakat memiliki hak dilayani dan kesempatan yang untuk mencari kerja di Jakarta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Ibu Kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari nafkah. Berdasarkan fungsinya, Disnakertrans memberikan kesempatan kepada seluruh warga mendapatkan pelatihan.
Maksudnya, hal utama memang masyarakat yang akan datang ke Jakarta harus memiliki keterampilan maupun kompetensi. Namun, jika tidak memiliki keterampilan, Disnakertrans DKI siap memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya.
"Tetapi yang tidak ada (kompetensi) pun ya kita enggak bisa menolak, tetapi kita harus bersedia atau siap untuk melakukan meningkatkan kompetensinya dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang ada," kata Andri kepada Republika di Monas.
Ia mengatakan, pelatihan itu tak hanya untuk mereka yang ingin bekerja di perusahaan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan Disnakertrans untuk mereka yang ingin membuka lapangan pekerjaan atau wirausaha.
Kemudian, fungsi lain Disnakertrans, untuk menjamin hak-hak sesuai ketentuan dan aturan. Andri menyebutkan, pelatihan itu disosialisasikan melalui media sosial seperti adanya pusat pelatihan kerja daerah (PPKD) dan pelatihan higiene perusahaan dan kesehatan kerja (hiperkes).
Ada juga pelatihan di tingkat Suku Disnakertrans di berbagai wilayah di Jakarta. Lalu pelatihan-pelatihan dalam jangka pendek juga disediakan disertai dengan pemberian modal usaha.
Ia mencontohkan, dalam satu tahun pelatihan reguler terdapat empat angkatan dengan kuota peserta 20 orang. Sekarang meningkat hingga lima sampai enam angkatan.
Selain itu, disediakan pula mobile training unit (MTU) yang mendatangi peserta pelatihan. Bekerja sama dengan RT, RW, keluarahan, ataupun kecamatan setempat.
Andri menambahkan, memang program itu diutamakan untuk warga ber-KTP DKI Jakarta. Namun, selagi kuota pada setiap kegiatan pelatihan mencukupi, semua masyarakat bisa mengikutinya.
"Kalau pelatihan beda dengan pendidikan kalau pelatihan itu siapa pun yang datang itu harus diterima sepanjang kuotanya ada, memang yang diutamakan adalah warga yang ber-KTP DKI, tetapi kuotanya ada, kesempatannya ada," kata Andri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika