Rabu 26 Jun 2019 15:17 WIB

Rekomendasi Konferensi Bahrain Sulitkan Warga Palestina

Pada pertemuan di Bahrain, tidak ada wakil Palestina yang hadir.

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kedua dari kiri) dalam konferensi pers seputar isu terbaru Palestina di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (26/6).
Foto: Republika/Rossi Handayani
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kedua dari kiri) dalam konferensi pers seputar isu terbaru Palestina di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (26/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) merilis rencana perdamaian melalui konferensi ekonomi 'Peace for Prosperity' di Manama, Bahrain, Selasa (25/5). Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun mengatakan, hasil dari poin-poin yang disampaikan dalam konferensi tersebut akan menyulitkan warga Palestina.

"Ada konferensi Manama yang katanya bertujuan membangkitkan perekonomian Palestina. Saya sampaikan konferensi akan menghasilkan poin-poin rekomendasi yang menyulitkan bagi rakyat Palestina. Mereka akan semakin sedih karena tidak ada niat tulus, banyak kepentingan dari pengusaha," kata Zuhair di Jakarta, Rabu (26/6).

Baca Juga

Zuhair mengungkapkan, pada pertemuan di Manama tidak ada wakil dari pemerintah Palestina yang hadir. Menurutnya, ini merupakan tanda penolakan yang begitu jelas terhadap konferensi ekonomi tersebut.

"(Ibarat) sebuah pernikahan tidak dihadiri oleh kedua mempelai. Berbagai proyek besar Palestina bagaimana bisa tidak dihadiri, sedangkan mereka yang akan menjalankannya," ucap Zuhair.

Ia mengatakan, hal yang begitu diinginkan oleh rakyat Palestina yakni kemerdekaan bagi negaranya. Hilangnya penjajahan di tanah Palestina akan meningkatkan beragam sektor, termasuk ekonomi, pendidikan dan lainnya.

Menurut Zuhair, proyek AS akan mengambil hak kewarganegaraan rakyat Palestina. Selain itu, juga akan mempersulit hak kewarganegaraan rakyat ke depannya. Untuk itu, Zuhair terus menyerukan kemerdekaan bangsa Palestina.

"Marilah bersama-sama kita tekankan pentingnya menjalankan keputusan resolusi internasional yang diselesaikan di lembaga internasional. Ini adalah metode kita bersama untuk dapat menegakkan hukum internasional yang ada, khususnya pada daerah yang sedang dijajah," ucap Zuhair.

Perwakilan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rahendro Witomo mengatakan, komitmen Indonesia pada Palestina tidak akan berubah. Indonesia akan terus memberikan bantuan bagi Palestina dan akan terus konsisten menjalankannya.

"Kami tetap mendukung dengan mengupayakan pemerintahan negara Palestina dari berbagai lini. Pemerintah Indonesia konsisten mendukung negara Palestina yang merdeka," kata Rahendro.

Konferensi Bahrain diisi dengan pemaparan dari penasihat dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner. Kemudian dari Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, jajaran pemimpin Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement