REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi B bidang pembangunan DPRD DKI Jakarta, Syarifudin meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan program untuk para nelayan yang terdampak proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, kelompok paling merugi akibat reklamasi adalah nelayan.
"Masalah dampak daripada reklamasi otomatis nelayan, airnya (laut) jadi keruh, ikan-ikannya juga mungkin berkurang karena ada proyek reklamasi itu tadi," ujar anggota fraksi Parta Hanura itu saat dihubungi Republika, Kamis (27/6).
Untuk itu, ia mendorong Pemprov DKI mencarikan solusi untuk menjamin kesejahteraan nelayan. Program-program yang mendatangkan penghasilan tambahan bagi nelayan karena berkurangnya hasil tangkapan laut yang pastinya memengaruhi pendapatannya.
Nelayan-nelayan bisa diberikan pembinaan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) agar hasil tangkapannya bisa maksimal. Kemudian dinas lain yang terlibat bisa saja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan (KUMKMP) yang memberikan pelatihan berwirausaha.
"Nanti ke depan dia harus bisa membuat satu kuliner, bikin resto ikan warung ikan bakar dan sebagainya," kata Syarifudin.
Ia melanjutkan, banyak dinas yang ikut mensejahterakan nelayan. Termasuk lebih memerhatikan nelayan-nelayan sebagai penghuni rumah susun yang menjadi korban terdampak proyek reklamasi.
Syarifudin menambahkan, Pemprov DKI juga harus mendorong agar perusahaan-perusahaan yang terlibat proyek reklamasi melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk nelayan. Ia meminta agar para pengembang itu tidak lepas begitu saja menikmati hasil reklamasi tersebut.
"Para perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan CSR yang memang untuk masyarakat yang terdampak dari hasil pembangunan reklamasi tadi," lanjut dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika