REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Negosiator Taliban dan Amerika Serikat (AS) menulis ulang draft perjanjian untuk perdamaian Afghanistan. Salah satu isi draft perjanjian tersebut antara lain menguraikan tentang penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan.
Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen mengatakan, pembicaraan antara Taliban dan AS telah mengalami beberapa kemajuan. Kini rancangan perjanjian sedang ditulis ulang oleh kedua pihak untuk memasukkan beberapa klausul yang disepakati.
"Pembicaraan terus berlanjut, kami telah membuat beberapa kemajuan," ujar Shaheen, Kamis (4/7).
Pejabat Taliban yang berbicara dengan syarat anonim sebelumnya mengatakan, AS membutuhkan waktu hingga 18 bulan untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Di sisi lain, awal pekan ini Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Fox News bahwa penarikan pasukan secara diam-diam telah dilakukan, dan jumlah pasukan sudah dikurangi menjadi 9.000 orang.
Pernyataan Presiden Trump tersebut dibantah oleh pejabat senior AS, yang mengatakan bahwa kekuatan pasukan di Afghanistan tidak berubah yakni tetap 14 ribu. Namun, pernyataan Trump tersebut memperkuat keinginannya untuk mengakhiri perang Afghanistan, yang tercatat sebagai perang terpanjang dalam sejarah.
Perundingan perdamaian antara AS dan Taliban memasuki putaran ketujuh atau putaran terakhir, yang disebut sebagai tahap kritis. Pejabat yang akrab dengan pembicaraan itu, tetapi tidak berwenang untuk membicarakannya, mengatakan negosiasi berlangsung hingga larut malam pada Rabu (3/7) lalu dan dilanjutkan pada Kamis. Perundingan hari keenam akan dilakukan pembicaraan langsung antara Taliban dan Utusan AS Zalmay Khalilzad.
Hingga saat ini Taliban menolak pembicaraan langsung dengan pemerintah Afghanistan. Mereka menyebut pemerintahan Presiden Ashraf Ghani sebagai boneka AS. Namun, para pejabat pemerintah dapat menghadiri perundingan perdamaian sebagai warga negara. Dalam Twitternya, Shaheen mengatakan sebanyak 60 orang akan menghadiri pertemuan perdamaian yang disebut sebagai elemen penting untuk mencapai kesepakatan damai di Afghanistan.
Wakil kepala dewan perdamaian yang ditunjuk pemerintah, Atta ul Rahman Salim mengatakan, delegasi dari Kabul akan mencakup lintas masyarakat. Mulai dari masyarakat sipil Afghanistan hingga aktivis hak-hak perempuan.
"Ini adalah langkah pertama yang baik untuk mendengar sisi satu sama lain," ujar Salim.
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai menghadiri dua pertemuan sebelumnya dengan Taliban di Moskow. Dia mengaku tidak hadir dalam perundingan perdamaian putaran ketujuh karena sedang berada di Cina. Namun, dia sepenuhnya mendukung dialog perdamaian tersebut.
Sejumlah pengamat menyatakan, percepatan negosiasi perdamaian dengan Taliban dilakukan karena ada desakan dari Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, dan pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 28 September 2019. Kugelman menyatakan, pemilihan presiden dapat menghambat kesepakatan damai.
"Pemerintah AS mengakui bahwa pemilu dapat menimbulkan hambatan besar bagi pembicaraan damai, hal itu akan menjadi gangguan dan akan mengintensifkan fraktur serta persaingan di lingkungan politik Afghanistan yang melemahkan prospek rekonsiliasi," kata Kugelman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika