Ibu Kota Baru akan Berada di Wilayah Banyak Tambang

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Novita Intan, Antara

Di mana lokasi ibu kota baru Indonesia masih menjadi misteri meski Kalimantan selalu disebut-sebut oleh pihak pemerintah sebagai pulau pilihan. Pada Kamis (1/8), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan sebuah petunjuk dalam memperjelas lokasi pasti ibu kota baru yaitu letaknya berada di dekat kawasan pertambangan.

Baca Juga

Hal tersebut tidak sengaja dikatakan olehnya ketika menghadiri acara Dialog Nasional terkait Pemindahan Ibu kota Negara yang berlangsung di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (1/8). “Lokasinya kira-kira, oh nanti kok Saya malah ngomong,” kata Basuki.

Ia mengatakan hal itu ketika sedang menjelaskan, bahwa dalam merancang ibu kota ia akan memperhatikan wilayah kerja tambang karena lokasinya sangat berdekatan. Basuki menjelaskan, pemerintah sedang melakukan peninjauan sumber air di daerah ibu kota yang baru untuk mengantisipasi ketersediaan air bagi masyarakat yang akan tinggal di sana.

"Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya, karena di sana banyak tambang-tambang," ujarnya.

Seperti diketahui, bahwa sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Basuki dan pejabat pemerintah lain masih enggan membocorkan lokasi ibu kota baru kepada publik. Meskipun, banyak isu yang menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan menjadi tujuan utamanya.

“Belum, belum. Belum, nanti diumumkan Presiden ya," katanya.

Menurutnya, hingga kini pemerintah masih dalam tahap baru pengkajian terhadap dua tempat yang menjadi sasaran untuk ibu kota baru, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Menurut Basuki, pembangunan ibu kota yang baru bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, melainkan sekaligus dapat merepresentasikan identitas bangsa dan negara Indonesia.

“Ibu kota perlu diwujudkan sebagai katalis peradaban manusia Indonesia sehingga dapat menjadi representasi kemajuan bangsa yang unggul,” katanya.

Oleh karena itu, Basuki menuturkan bahwa ibu kota akan dibangun melalui rencana induk dan desain urban yang menerapkan tiga pilar yang telah ditentukan. Ia menjelaskan, dalam mewujudkan pilar pertama yang berisi mampu mencerminkan identitas bangsa, pemerintah akan membangun konsep pusat ibu kota dengan disain yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika, keutuhan NKRI, serta UUD 1945.

“Jadi nanti ada lambang Garuda, lalu bintang, dan simbol-simbol Pancasila lain di pusat ibu kota. Akan ada rumah ibadah dari semua agama juga yang dibangun berdampingan,” jelasnya.

Selain itu, ibu kota akan dirancang sebagai representasi identitas bangsa yang digambarkan melalui pembangunan monumental building, museum, dan cultural exhibition area. Basuki melanjutkan, untuk memenuhi pilar kedua yaitu menjamin keberlangsungan sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar ketiga yakni mewujudkan kota cerdas dan modern berstandar internasional pemerintah akan menerapkan sistem transportasi yang didesain dengan prinsip integrasi antara motorized dan non-motorized transportation.

Hal itu terdiri dari sistem informasi yang terintegrasi, transportasi yang canggih dan inovatif. Dengan demikian, akan semakin memudahkan berpindah antarmoda dan perjalanan kaki maksimal lima menit sampai ke pusat kota.

“Kita juga mempromosikan kendaraan hemat bahan bakar dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Jalan menjadi infrastruktur dasar yang pertama akan dibangun di ibu kota baru. Basuki mengatakan, selain jalan, infrastruktur dasar lainnya yang akan dibangun adalah pengelolaan air baru kemudian pembangunan fasilitas perumahan.

Kendati demikian, pembangunan ibu kota baru tidak bisa serta merta dilakukan tanpa izin DPR RI. Pembangunan ibu kota juga harus memiliki payung hukum berupa undang-undang. “Baru setelah itu kita bisa melakukan kegiatan yang lebih detail,” katanya.

“Nanti Agustus pertengahan, Pak Presiden akan declare (umumkan) itu di mana. Nanti kalau sudah, berarti desain detailnya baru kita lakukan. Kalau iya, tahun 2020 mudah-mudahan baru mulai pekerjaan fisik."

Dibangun bertahap

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembangunan ibu kota yang baru akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2021-2024, lalu 2025-2029, dan 2030-2045. Pada tahap awal, akan dibangun pusat pemerintahan.

“Pusat pemerintah mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legilastif dan yudikatif. Terpenting pada 2024 kita sudah memulai proses pemindahan karena zona intinya pusat pemerintahan dengan luas sekitar 2.000 hektare,” ujar Bambang.

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, lanjut Bambang, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40 ribu hektare. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Pada tahap ini dilakukan penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and technic park, high tech and clean industries, R&D center, hingga pusat kebugaran serta pusat perbelanjaan. “Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, luat, udara di daerah sekitar ibu kota baru,” jelasnya.

Selanjutnya pada 2030-2045, kawasan perluasan ibu kota negara diperkirakan mencapai 200 ribu hektare bahkan bisa lebih dari itu. Nantinya, akan dibangun taman nasional, konservasi orang utan dan kluster pemukiman non ASN.

“Termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer. (Angkatan) darat, laut dan udara di daerah sekitar ibu kota baru,” ungkapnya.