REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur jajaran direksi PLN terkait insiden padamnya listrik di sejumlah daerah pada Ahad (4/8) kemarin. Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Jokowi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja PLN lantaran insiden tersebut telah merugikan masyarakat dan menganggu kegiatan usaha.
"Yang pasti presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama dan jangan sampai kegiatan itu menganggu usaha dan seterusnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/8).
Menurut dia, presiden menyayangkan kurangnya manajemen risiko yang disiapkan oleh PLN menghadapi insiden yang terjadi. Karena itu, Jokowi juga menginstruksikan dilakukannya evaluasi total terhadap kinerja PLN.
"(Evaluasi total) pastilah ada apa, kenapa cukup lama dan sebagainya, walaupun secara teknikal setelah dijelaskan. Yang lebih penting lagi bagaimana memitigasi kalau terjadi sesuatu," ujarnya.
Moeldoko menyampaikan, Presiden Jokowi meminta agar PLN segera melakukan perbaikan dan menyiapkan tata kelola risiko menghadapi terjadinya insiden serupa.
Seperti diketahui, Presiden mendatangi kantor pusat PT PLN pagi ini. Ia ingin meminta penjelasan dari direksi PLN terkait padamnya listrik di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Kepada jajaran direksi PLN, Jokowi pun menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja PLN yang dianggap tidak mampu menjalankan operasi kerja secara optimal.
"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," keluh Jokowi.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani pun menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Jokowi. Ia mengakui, pihaknya lamban dalam menindaklanjuti insiden padamnya listrik kemarin.
"Sedikit demi sedikit, kami memang mohon maaf prosesnya lambat kami akui, Pak," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika