REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta maaf atas insiden yang menimpa para mahasiswa asal Papua di asrama mereka pada Jumat (16/8) lalu. Risma menegaskan informasi soal pengusiran mahasiswa Papua di Surabaya itu tidak benar.
"Kalau memang ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf, tetapi tidak benar jika kami dengan sengaja mengusir. Tidak ada yang seperti itu, " ujar Risma kepada wartawan di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Dia melanjutkan, seluruh pejabat Pemkot Surabaya tetap memegang teguh semangat kesatuan NKRI. Bahkan, Risma mengungkapkan kabag Humas Pemkot Surabaya pun berasal dari Papua.
"Beberapa camat dan pejabat saya juga dari Papua. Saya pun diangkat oleh warga Papua sebagai Mama Papua. Saya berharap saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, mama papa saya, para pendeta di Papua, sekali lagi tidak ada kejadian apa pun di Surabaya (terkait diskriminasi mahasiwa)," tegasnya.
Dia melanjutkan, kejadian di asrama mahasiwa Papua itu terjadi karena ada penurunan bendera merah putih di sana. Setelah itu, ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk melakukan tindakan.
"Jadi, tidak benar kalau ada pengusiran itu. Kalau itu terjadi, mestinya pejabat saya yang duluan (diusir). Tetapi, pejabat saya tetap kerja, seluruh mahasiswa yang ada di Papua juga masih normal. Sekali lagi, boleh dicek selama ini kami di kegiatan apapun melibatkan mahasiwa Papua yang ada di Surabaya," kata dia.
Risma pun mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan. Menurut Risma, sayang sekali jika persaudaraan yang telah dibangun erat selama ini hancur dalam sekejap hanya karena emosi sesaat.
Sebelumnya, asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, didatangi oleh sejumlah kelompok ormas pada Jumat (16/8). Ratusan orang tersebut memadati halaman depan asrama. Diduga, kedatangan kelompok ormas itu disebabkan mahasiswa Papua di asrama tersebut karena mereka disebut mematahkan bendera merah putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika