REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak khawatir jika dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ia memastikan, pemerintah akan menyiapkan segala fasilitas dan transportasi di lokasi ibu kota baru.
Ia menjelaskan, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep kota cerdas (smart city) dan kota hijau (green city). Selain perkantoran, akan disediakan fasilitas pendidikan hingga kesehatan. "Justru ASN bisa semakin efisien jika pindah ke sana," ujar dia.
Syafruddin menegaskan, ASN yang nantinya berpindah tugas ke ibu kota baru akan diberikan fasilitas perumahan. ASN tidak perlu lagi mengontrak atau membeli rumah. Konsep smart city dan green city yang diterapkan bakal membuat akses dari rumah ke tempat kerja cukup dekat. Dengan begitu, kata dia, ASN bisa menghemat pengeluaran dan meningkatkan taraf hidup.
"Paling tidak, transportasi itu tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh, anak-anak sekolah tidak perlu diantar pakai mobil atau Gojek. Cukup jalan kaki," katanya.
Syafruddin mengungkapkan hal demikian karena ada suara-suara ASN yang menolak untuk berpindah ke ibu kota baru. Ia mengingatkan, ASN sudah punya kontrak dengan negara dan diatur dalam undang-undang maupun aturan lainnya. "Bahwa setelah dia kontrak dengan negara, di mana pun dia ditempatkan mereka harus siap," dia menegaskan.
Syafruddin menegaskan, tidak semua ASN akan dimutasi ke ibu kota baru, tetapi hanya ASN kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Pemerintah pun memprioritaskan ASN berusia muda untuk bertugas di ibu kota baru.
Berdasarkan hitungan Kementerian PAN-RB, ada sekitar 180 ribu ASN yang bakal bermigrasi ke pusat pemerintahan mendatang di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim. Ratusan ribu ASN itu pun tidak akan langsung pindah seluruhnya pada 2024. "Yang akan menduduki posisi-posisi baru di sana kebanyakan ASN-ASN yang masih muda," kata Syafruddin, di Jakarta, Selasa (27/8).
Menurut Syafruddin, ASN periode perekrutan 2017, 2018, dan 2019 memiliki mental kuat, wawasan luas, dan kemampuan berpikir profesional. "Mereka-mereka ini harus siap berpindah," ujar Syafruddin.
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memperkirakan, sebanyak 200 ribu ASN dipindahkan ke Kaltim. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap mulai 2024.
Pemindahan ibu kota
Kepala Biro (Kabiro) Humas BKN Muhammad Ridwan mengatakan, angka 200 ribu ASN yang akan dipindahkan didapatkan setelah pihaknya melakukan pengkajian ulang. "Kemarin kan saya bilang sekitar 600 ribu, tapi setelah dikaji lagi, angka kasarnya sekitar 200 ribu orang," kata Ridwan kepada Republika, Selasa (27/8).
Ridwan menjelaskan, dari 900 ribu ASN kementerian dan lembaga, hanya 200 ribu orang yang dipindahkan karena tidak semua ASN berada di kantor pusat Jakarta. "Seperti BKN, kami punya kantor regional di 14 provinsi, itu sudah pasti tidak ikut pindah. Begitu pun lembaga lain yang punya perwakilan di daerah," ujar Ridwan.
Untuk kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan, Ridwan belum bisa memerincinya karena masih dibutuhkan kajian lebih lanjut. Meski demikian, ia memastikan semua ASN yang bekerja di lembaga kepresidenan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, dan lembaga legislatif akan dipindahkan menuju ibu kota baru. "Termasuk TNI dan Polri," ucapnya.
Adapun untuk persiapan memindahkan ASN dalam jumlah besar itu, BKN masih menanti instruksi dari Presiden Joko Widodo dan koordinasi dari Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. BKN juga menanti payung hukum terkait pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru yang akan mulai dibangun pada 2020.
"Ini kan masih lima tahun lagi (2024). Tapi, yang jelas, nanti pindahnya bertahap, misalkan 1.500 orang dulu, karena tidak mungkin 200 ribu orang langsung pindah," ungkap Ridwan.
Ridwan mengingatkan, ASN yang nantinya diminta pindah ke ibu kota baru tak bisa menolak pemutasian tersebut. Sebab, ASN telah disumpah untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. "Hari pertama kami dilantik, salah satu sumpahnya adalah bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Jadi, tidak ada alasan menolak dipindahkan," kata Ridwan.
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8). Lokasi pengganti Jakarta itu tepatnya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Menurut Presiden, lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling ideal untuk ibu kota baru karena telah melalui dua kajian, yakni struktur tanah dan dampak ekonomi. n fauziah mursyid/febryan a, ed: satria kartika yudh
Ikuti Whatsapp Channel Republika