REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana menggratiskan biaya pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di wilayahnya. Kebijakan itu akan direalisasikan mulai 2020.
Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, hal itu merupakan salah satu janji politiknya ketika mencalonkan diri bersama Ridwan Kamil menuju posisi gubernur dan wakil gubernur Jabar. "Mudah-mudahan, tahun depan sudah bisa dilaksanakan," kata dia di Kabupaten Garut, Selasa (27/8).
Ulum mengatakan, pembebasan biaya nantinya bukan hanya untuk siswa SMA, melainkan juga untuk siswa madrasah aliyah (MA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Pasalnya, tugas pemerintah adalah mempermudah akses pendidikan untuk masyarakat.
Menurut dia, saat ini, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait rencana itu. Pemprov juga akan menghitung kebutuhan setiap siswa per tahunnya. Dengan begitu, program tersebut dapat berjalan maksimal. "Semua akan kembali ke keputusan bersama. Kalau kita sih mendorong, anggaran juga siap," kata dia.
Sementara itu, para kepala sekolah dan guru mata pelajaran di Kota/Kabupaten Sukabumi melakukan deklarasi untuk berupaya meningkatkan nilai hasil ujian nasional (UN). Upayanya dengan menyusun rencana aksi dalam rangka mendorong kenaikan hasil UN dibanding tahun sebelumnya.
Deklarasi dan ikrar ini dilakukan di acara penyusunan action plan dalam rangka meningkatkan nilai hasil ujian nasional SMA/SMK di cabang Disdik Wilayah V Jabar di Hotel Selabintana, Kabupaten Sukabumi, Selasa (27/8) sore. Dalam kesempatan tersebut, hadir para guru dan kepala sekolah SMA/SMK di Kota/Kabupaten Sukabumi.
"Pertemuan ini sebagai tanggung jawab, bagaimana mencetak anak-anak berdaya saing, termasuk nilai hasil ujian nasional harus memenuhi standar minimal bisa lulus di angka 60," ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika yang membuka acara tersebut.
Dia mengatakan, Jabar termasuk Sukabumi harus meningkatkan nilai hasil UN yang masih di angka 50. Bahkan, kata Dewi, Kabupaten Sukabumi berada di posisi 25 dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat. Sementara, Kota Sukabumi lebih baik posisinya.
Sehingga, lanjut Dewi, menjadi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan hasil UN. Misalnya, kata dia, Disdik Jabar bersama dengan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kepala sekolah membuat rencana aksi, seperti bila dalam mata pelajaran matematika nilai kurang, apa yang harus diperbaiki, begitu pula mata pelajaran lainnya.
Intinya, kata Dewi, ada keberpihakan perencanaan kepala sekolah untuk penguatan ke guru-guru dan nantinya ke peserta didik. Dalam momen ini juga dilakukan deklarasi sebagai bukti tekad bersama Sukabumi bangkit, terutama dalam mutu hasil lulusan dari masing-masing sekolah.
Artinya, kata Dewi, ada kesepa katan sekolah dan MGMP bagai mana tahun depan nilai UN meningkat dibandingan tahun sebelumnya. Minimal untuk Jabar bisa naik lima poin dan naik dari posisi 12 nasional menjadi 10 besar se-Indonesia.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jawa Barat Nonong Winarni mengatakan, pihak nya menyusun rencana aksi apa yang harus dilakukan tentang peningkataan hasil ujian nasio nal. Nanti action plandisu sun berdasarkan kebutuhan seko lah masing-masing, ujar dia.
Misalnya, kata dia, peng uatan mata pelajaran, termasuk tryoutdan ada sekolah kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Harapannya, dengan action plan menggugah kembali agar nilai UN naik.
Sebab, menurut Winarni, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Meskipun dari segi hasil indeks integritas meningkat, tapi hasil menurun. "Targetnya, indeks integritas meningkat dan hasilpun meningkat atau melompat pada tahun mendatang," kata dia. (bayu adji p/riga nurul iman, ed:mas alamil huda)
Ikuti Whatsapp Channel Republika