REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas dalam menyikapi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut ICW, Presiden harus memastikan seleksi tersebut akan menghasilkan pimpinan lembaga antirasuah yang berintegritas.

"Satu-satunya jalan bagi Presiden sekarang dengan memastikan capim KPK adalah orang yang punya integritas dan kredibilitas memadai," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Jakarta, Kamis (29/8).

Adnan mengatakan, keberadaan dan kinerja KPK dalam memberantas korupsi ke depan sangat diperlukan oleh pemerintahan Jokowi, khususnya dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur. Dia menekankan, pebisnis akan mau menanamkan modal apabila kepastian hukum di Indonesia baik.

Adnan mengatakan, penegakan hukum di Tanah Air hingga saat ini masih menjadi persoalan serius. Belum lama ini, kata dia, KPK bahkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap jaksa yang bertugas mengawasi proyek pemerintah. Jika KPK kuat, maka kepastian hukum di Tanah Air juga akan berjalan baik.

"Praktik korupsi bisa menggerus program strategis yang sedang digenjot pemerintah. Saat ini momentum Presiden menempatkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang strategis," jelas Adnan.

Menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Presiden tak bisa melakukan intervensi terhadap proses seleksi calon pimpinan KPK. “Endak. Buat apa buat tim seleksi kalau diintervensi,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Moeldoko, Pansel KPK melakukan proses seleksi capim KPK secara mandiri. Karena itu, ia meminta masyarakat agar mempercayakan proses seleksi ini kepada Pansel KPK. “Tim seleksi betul-betul mandiri. Sudahlah, percayakan pada tim seleksi. Kalau mau cari sempurna di surga ajalah, gitu,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika