REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pembahasan mengenai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Dalam pembangunan SPKLU, Airlangga menuturkan tidak hanya melibatkan Badan Usaha Mulik Negara (BUMN) saja.

“Charging station ini swasta bisa dilibatkan. Jadi masing-masing kita bisa membuat. Misalnya di mall ada charging station,” kata Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi di Gedung Kemenko Maritim, Rabu (3/9).

Meskipun begitu, Airlangga memastikan dalam pembangunan stasiun pengisian listrik memerlukan komponen yang sesuai standar. Dia menilai hal tersebut cukup kompetitif bisa dibangun oleh swasta ataupun dari BUMN.

Dengan begitu, Airlangga menegaskan nantinya yang membangun SPKLU tidak hanya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Kan nanti yang khsusus kita bikin untuk model motor listrik. Itu teknologinya adalah battery swap jadi itu bisa melibatkan minimarket-minimarket,” ungkap Airlangga.

Airlangga memastikan nilai investasi untuk pembangunan PKLU kendaraan listrik cukup beragam. Dia mengatakan untuk pengisian listrik dengan tipe fast charger memerlukan nilai investasi dari Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar tergantung jenisnya. Rahayu Subekti

Ikuti Whatsapp Channel Republika