REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan menyatakan akan merundingkan opsi-opsi yang akan dilakukan untuk menghadapi Benny Wenda, pimpinan gerakan Papua Merdeka, terkait perkembangan situasi yang terjadi di Papua dan Papua Barat akhir-akhir ini.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan, pembahasan terkait Benny Wenda akan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dalam waktu dekat.
"Rapat nanti akan dibicarakan. Setelah ini saya mau rapat (dengan) Menkopolhukam," ujar Meoldoko, Selasa (3/9).
Melalui akun Facebook resminya, Benny Wenda justru menuding Pemerintah Indonesia berupaya memantik konflik antaretnis di Papua dengan memfasilitasi terbentuknya milisia-milisi untuk menghadapi aksi antirasialisme. Ia meminta warga Papua tak terprovokasi dengan aksi-aksi tandingan belakangan ini.
Menanggapi ini, Moeldoko balik menuding bahwa Benny menyampaikan pernyataan yang tidak berdasar. Ia menekankan bahwa persoalan berkaitan Benny Wenda akan dibahas kembali oleh pemerintah.
Namun ia menekankan langkah pemerintah belum akan sampai tahapan meminta pemerintah Inggris mencabut suaka terhadap Benny. "Itu orang yang naif itu, ngarang aja," katanya.
Sebelumnya, Benny Wenda, dituding sebagai tokoh sentral di balik kericuhan di Papua dan Papua Barat. Benny adalah pimpinan gerakan Papua Merdeka atau ULMWP (United Liberation Movement of West Papuan) yang kini mendapat suaka untuk bermukim di Inggris sejak 2003 silam.
Moeldoko menyebutkan, Benny telah melakukan mobilisasi diplomatik terkait isu kemerdekaan Papua di sejumlah negara, seperti Inggris dan Australia. Namun, menurut Moeldoko, informasi yang disampaikan Benny diyakini tidak benar dan merugikan bangsa Indonesia.
"Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang nggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia-lah, di Inggris-lah," ujar Moeldoko di kantornya, Senin (2/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika