Rabu 04 Sep 2019 10:55 WIB

Pemprov Jabar Anggarkan Rp 262,5 M untuk 15 Ribu Rutilahu

Dana rehabilitasi rutilahu ini masuk dalam bantuan sosial atau Bansos.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Gita Amanda
Rumah tidak layak huni. (Ilustrasi)
Foto: dok: Kapolsek Ibun, Iptu Asep Dedi
Rumah tidak layak huni. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar akan merehabilitasi sekitar 189 ribu rumah tak layak huni (Rutilahu) selama lima tahun ke depan. Namun, pembangunan akan dilakukan dalam beberapa tahap.

"Tahun ini akan kita rehab 15 ribu Rutilahu. Anggarannya sebesar Rp 262,5 miliar," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar Dicky Saromi pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Halaman Belakang Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/9) petang lalu.

Baca Juga

Menurut Dicky, dana rehabilitasi rutilahu ini masuk dalam bantuan sosial atau Bansos. Pemberiannya akan dikoordinasikan ke badan koordinasi masyarakat setempat.

Program ini, kata dia, paling banyak akan dialokasikan untuk wilayah Priangan Timur Jabar seperti Tasikmalaya, Garut dan Ciamis. Yakni, presentasenya hampir 30 persen. "Semua kabupaten/kota menerima Rutilahu tapi 30 persennya ada di Priangan Timur," katanya.

Dicky mengatakan, warga yang memiliki Rutilahu nantinya akan memperoleh dana rehabilitasi sebesar Rp17,5 juta per rumah. Perbaikan rutilahu tersebut merupakan salah satu fokus kerja proyek strategis yang akan dilakukan oleh pihaknya selama lima tahun ke depan.

Sementara menurut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Eko Priastono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar fokus mengerjakan 30 Proyek Strategis Jawa Barat di 2019.

Eko mengatakan, 30 proyek yang strategis yang sedang dikerjakan meliputi pembangunan infrastruktur serta revitalisasi kawasan wisata di Jabar. Rincian progres 30 proyek tersebut yakni 16 proyek dalam proses pengadaan barang dan jasa, lima proyek memasuki tahap kontrak, dua proyek akan dilaksanakan groundbreaking, dan tujuh proyek dalam tahap konstruksi.

"Anggaran tahun 2019 sekitar Rp500 miliar untuk 30 proyek ini," katanya.

Eko menjelaskan, beberapa proyek yang tengah dikebut di antaranya, revitalisasi Kalimalang, Waduk Darma, Pantai Pangandaran, Situ Bagendit, Situ Ciburuy, Gunung Padang, amphitheater di kawasan Ciletuh, serta pembangunan alun-alun dan Gedung Creative Center di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat.

Eko mengatakan, pembangunan Jawa Barat di kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum akan menyentuh segala dimensi untuk memajukan Jawa Barat sesuai visi 'Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi'. "Visi ini pun dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan," kata Eko.

Misi pertama, kata dia, yaitu membentuk manusia pancasila yang bertakwa. Perwujudan misi ini diupayakan melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara.

Misi kedua, kata dia, adalah melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olah raga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara.

Sementara misi ketiga, menurutnya, yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Ini dilakukan dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara.

"Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan," kata Eko.

Misi keempat ini, kata dia, di antaranya diwujudkan dengan program nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara.

Sementara misi kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement