Rabu 18 Sep 2019 21:10 WIB

Soal Menpora, Alexander Marwata Sebut KPK Tetap Independen

KPK akan bersungguh-sungguh memberantas korupsi.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Hafil
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata bersiaap mengikuti tes Profile Assessment seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Dwi Warna,Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).
Foto: Republika/Prayogi
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata bersiaap mengikuti tes Profile Assessment seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Dwi Warna,Lemhanas, Jakarta, Kamis (8/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya akan terus membuktikan komitmennya untuk terus memberantas korupsi meski DPR telah merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Salah satunya yakni  menetapkan Menpora Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka suap dana hibah kepada KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Ia menegaskan KPK akan tetap bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Tak hanya di bidang penindakan, KPK juga berkomitmen untuk berupaya mencegah korupsi baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.

Baca Juga

"KPK akan tetap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diamanatkan UU KPK dan amanat dari publik agar dapat menangani kasus korupsi secara independen sembari secara paralel tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di instansi pusat dan daerah," kata Alexander di Gedung KPK Jakarta, Rabu (18/9).

Diketahui, penetapan tersangka Imam adalah pengembangan perkara yang telah menjerat  Sekertaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy;   Bendahara Umum KONI, Jhonny E Awuy; Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen, Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Triyanto. Diketahui untuk Ending dan Jhony telah diputus bersalah Pengadilan Tipikor Jakarta, sementara tiga lainnya masih menjalani persidangan.

Alex menuturkan, setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimanan lainnya.

Diduga, dalam dalam rentang 2014-2018 Imam Nahrawi selaku Menpora melalui Miftahul Ulum  telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar.

Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. "Penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR (Imam Nahrawi) selaku Menpora," kata Alexander.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait," tambah Alexander.

Lebih lanjut Alexander menambahkan dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan sejak 25 Juni 2019. KPK juga telah memanggil Imam Nahrawi  sebanyak 3 kali, namun ia tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada 31 Juli, 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019.

"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberikan keterangan dan klariflkasi pada tahap penyelidikan," ucapnya.

Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement