REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pengeboman air dengan helikopter guna memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Slamet. Areal hutan yang terbakar di kawasan Gunung Slamet terus meluas.
"Kalau dalam waktu 1-2 hari ini tidak padam, kita siapkan 'water bombing'. Kami sudah berkoordinasi dengan BNPB dan meminta dilakukan pemadaman dengan metode itu," kata diadi Semarang, Ahad (22/9).
Ia mengakui areal kebakaran di kawasan Gunung Slamet cukup luas, bahkan kemarin sempat dilakukan pemetaan menggunakan drone dan hasil dari gambar udara itu menunjukkan areal kebakaran yang luas. Sambil menunggu bantuan pengebom air dari BNPB dilakukan, sampai saat ini proses pemadaman kebakaran hutan di Gunung Slamet terus dilakukan oleh tim gabungan.
"Sampai sekarang tim terus bekerja untuk pemadaman, saya setiap saat mendapat laporan dan terus memantau. TNI/Polri, jajaran forkompimda dan seluruh bupati yang ada di kaki Gunung Slamet terus bekerja. Sudah dikendalikan oleh tim, semua bergerak," ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng itu, telah memerintahkan untuk seluruh jajaran bupati di kawasan kaki Gunung Slamet, yakni Kabupaten Brebes, Pekalongan, Purbalingga, Banyumas, dan Tegal untuk bekerja sama melakukan pemadaman.
"Provinsi sudah membantu, kemarin sudah kami kirim logistik. Tinggal kami dorong pada jajaran bupati di sekitar Gunung Slamet untuk melakukan eksekusi," katanya.
Gubernur Ganjar pun meminta semua masyarakat di desa-desa terakhir Gunung Slamet untuk menahan diri tidak naik ke gunung guna memenuhi kebutuhan, seperti mencari rumput dan kegiatan lain yang memiliki risiko kebakaran. "Saya minta tolong terus disosialisasikan, masyarakat di sekitar gunung harus terus diedukasi. Saya juga minta semua jalur pendakian ditutup dulu," ujarnya.
Kawasan Gunung Slamet mengalami kebakaran sejak Selasa (17/9) lalu yang awalnya area kebakaran di Kabupaten Brebes, akan tetapi kini telah meluas sampai wilayah Kabupaten Banyumas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika