REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari ini merupakan bentuk teguran kepada pemerintah atas proses legislasi sejumlah yang dipaksakan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai aksi demonstrasi memberikan harapan masih banyak masyarakat yang peduli terhadap gerakan antikorupsi.  

Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, mengatakan, aksi demonstrasi yang menyerukan penolakan terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mungkin tidak akan berpengaruh besar dari sisi ketatanegaraan. Namun, ia mengatakan, demonstrasi yang terjadi hingga saat ini merupakan bentuk penolakan atas kedua aturan yang dianggap merugikan masyarakat itu.  

"Mau Presiden Jokowi menolak atau tidak menolak (pengesahan UU KPK baru), karena sudah disahkan (oleh DPR)  nantinya selama 30 hari tidak mendapat nomor (tidak diundangkan dalam lembaran negara) ya tetap akan langsung berlaku. Hanya, ketika ada masyarakat bergejolak, menurut pandangan saya ini adalah bukti bahwa publik tidak setuju," ujar Tama usai mengisi diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9). 

Dia melanjutkan, gelombang demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sadar bahwa UU KPK baru dan RKUHP berbahaya. "Orang yang terlambat menyadari oh ini bahaya ternyata, nah sekarang mereka bergerak karena pikirannya sendiri," kata dia.