REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Militer Korea Selatan (Korsel) menyatakan Korea Utara (Korut) meluncurkan proyektil tidak dikenal, Rabu (2/10) pagi waktu setempat. Kepala Staf Gabungan Korsel (JCS) mengatakan, proyektil tersebut ditembakkan di sekitar Wonsan, provinsi Kangwon, menuju laut ke timur.
Laporan kantor berita Yonhap menyatakan, peluncuran terjadi setelah Korut dan Amerika Serikat (AS) sepakat melanjutkan kembali perundingan resmi yang tertunda akhir pekan ini. Kedua pihak telah memutuskan membahas masalah nuklir Semenanjung Korea pada 4 Oktober dan negosiasi tingkat kerja resmi sehari setelahnya.
Pengumuman kembalinya kerja sama berjalan datang langsung dari Pyongyang. Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui belum dapat menginformasikan di mana pembicaraan itu akan berlangsung. Dia hanya menyatakan pejabat di negaranya siap melakukan diskusi.
Departemen Luar Negeri mengonfirmasi pertemuan itu. Mereka mengisyaratkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam beberapa pekan terakhir akan segera hadir untuk mengurus masalah tersebut.
"Saya dapat mengonfirmasi pejabat AS dan Korut berencana bertemu dalam minggu depan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus, dikutip dari Straits Times, Rabu (2/10).
Sejarah pertemuan Trump dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, tidak menghasilkan terobosan terbaik. Korut tetap memperkuat persenjataan nuklir dan rudal. Setelah 16 bulan kesepakatan dua negara, persenjataan Korut terus berkembang, bahkan tanpa adanya uji coba rudal nuklir dan antarbenua.
Pembicaraan akhir pekan ini akan menjadi yang pertama sejak pertemuan puncak di Hanoi gagal. Saat itu, AS menolak tawaran Kim untuk menutup situs inti nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi AS yang paling berat.
Di belakang layar, para pejabat AS telah berjuang mengajukan perjanjian baru, termasuk mengambil pendekatan selangkah demi selangkah untuk pelucutan senjata Korea Utara. Trump telah berjanji menggunakan metode baru dalam negosiasi, meskipun tindakan tersebut belum terlihat sama sekali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika