REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Pemerintah Irak mencabut jam malam di Baghdad yang bertujuan menghentikan unjuk rasa anti-pemerintah. Demonstrasi di berbagai titik selama empat hari ini memakan korban sebanyak 72 orang dan ratusan lainnya terluka.
Pada Sabtu (5/10) lalu lintas di pusat ibukota Irak tampak normal. Tapi jalanan dan alun-alun utama kota itu sepi. Barikade semen menghalangi daerah-daerah tempat pengunjuk rasa bentrok dengan polisi selama unjuk rasa.
Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Irak mengatakan. pasukan keamanan telah menahan ratusan orang selama demonstrasi. Tapi sebagian besar dari mereka sudah dibebaskan.
Saat kerusuhan, Polisi dari satuan penembak jitu disebut melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa. Polisi juga menggunakan lima senjata api, gas air mata dan water canon.
Polisi menuduh ada orang bersenjata di dalam kerumunan pengunjuk rasa yang menembak polisi. Beberapa orang polisi tewas.
Pengunjuk rasa protes atas tidak adilnya distribusi lapangan kerja, buruknya layanan pemerintah dan korupsi. Unjuk rasa yang berawal di Baghdad ini merembet ke berbagai kota lainnya.
Demonstrasi pekan ini menjadi kerusuhan paling buruk sejak Irak mendeklarasikan telah mengalahkan ISIS pada tahun 2017 lalu. Unjuk rasa ini mengguncang pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi yang baru berusia satu tahun.
Pemerintah menanggapi unjuk rasa ini dengan sejumlah janji. Abdul-Mahdi sempat berjanji akan menggelar reformasi di berbagai bidang.
Ulama berpengaruh dan menguasai banyak kursi di parlemen, Moqtada al-Sadr meminta pemerintah mundur dan segera menggelar pemilihan umum. Setidaknya ada satu koalisi besar yang dekat dengan Sadr juga menentang pemerintah.
Parlemen dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas permintaan pengunjuk rasa pada hari Ahad (6/10). Blok Sadr mengatakan akan memboikot rapat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika