REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih ditemukannya warga Jakarta yang belum memiliki jamban dan sanitasi sehat menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk menyediakan fasilitas sanitasi sehat bagi warga di Ibu Kota.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta terpilih dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri, mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, masih ada setidaknya 475 ribu jiwa atau 117 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki tangki septik.
Merujuk data Indonesia Water, Sanitation, and Hygiene Sector Brief dari Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney, 80 persen penduduk Jakarta tidak memiliki tangki septik di rumah mereka. "Jadi, kebanyakan tinja yang dihasilkan dari tiap rumah dibuang langsung ke selokan atau sungai," kata Misan, Kamis (10/10).
Untuk itu, Misan menambahkan, dirinya mendukung Pemprov DKI yang akan membangun seribu tangki septik bersubsidi, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.
"Program seribu tangki septik itu nantinya dikerjakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya. Anggarannya sudah diajukan melalui KUA-PPAS APBD tahun 2020," ujarnya.
Ia menambahkan, sanitasi sehat sangat diperlukan agar sungai-sungai di Jakarta tidak tercemar bakteri E-coli. "Air sungai itu bisa menjadi sumber air baku. Tapi, ya tentu harus layak dan ada standarnya. Salah satunya bisa diwujudkan melalui sanitasi sehat," kata dia menambahkan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menambahkan, sanitasi sehat sudah terangkum sebelumnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Selain memfasilitasi langsung warga yang belum memiliki tangki septik, sosialisasi pentingnya sanitasi sehat perlu lebih digencarkan," kata August.
Sementara itu, Direktur Utama PD PAL Jaya, Subekti, mengatakan, apabila program seribu tangki septik bersubsidi tahun 2020 berhasil, pada tahun berikutnya akan ditingkatkan menjadi 5.000 tangki septik.
"Biaya keseluruhan penyediaan tangki septik itu diperkirakan mencapai Rp 3 juta sampai Rp 9 juta. Kami masih melakukan survei tingkat kemampuan warga untuk menentukan besaran nilai subsidi yang selanjutnya akan ditetapkan melalui pergub," kata Subekti.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat tahun ini akan membangun 21 tangki septik gratis bagi warga di Jalan Sekretaris, RT 15/07, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan. Pembangunan tangki septik itu ditargetkan selesai akhir Oktober mendatang.
Tanki Septik Komunal
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro mendorong masyarakat untuk tertib sanitasi. Salah satunya dengan melakukan buang air di tempat tertutup.
Dalam rangka mendorong hal tersebur, Chairoman meminta agar Pemerintah Kota Bekasi segera menggalakkan program ODF (open defecation free) di seluruh wilayah Kota Bekasi. "Bagus kalau misalkan ada tangki septik komunal. Tentunya itu jadi solusi di tempat padat penduduk. Harusnya itu diprioritaskan lagi di wilayah padat penduduk lainnya,” kata Chairoman.
Dalam kesempatan yang sama, politisi PKS tersebut juga meminta agar Pemkot Bekasi melihat peluang ekonomis dari tangki septik komunal tersebut. Misalnya dengan menjadikan feses sebagai pupuk atau hal bermanfaat lainnya. "Tentunya itu akan mendukung green environment," kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bekasi Tanti Rohilawati menyatakan, pihaknya menargetkan ODF di 56 kelurahan Kota Bekasi pada tahun 2024. Ia melanjutkan, hal itu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemkot Bekasi.
"Saat ini baru enam kelurahan yang ODF. Akhir tahun ini rencananya nambah lagi jadi delapan kelurahan. Tahun depan, 2020, mudah-mudahan satu kecamatan di Bantargebang juga ODF," kata Tanti.
Ia menambahkan, open defecation (buang air besar di tempat terbuka) membahayakan kesehatan masyarakat. Pasalnya, bakteri E-coli yang ada di feses akan mencemari air tanah. "Salah satu bahayanya adalah rentan terkait masalah pencernaan," kata dia.
Kemudian, ia pun mengajak agar seluruh masyarakat Kota Bekasi memperhatikan sanitasi lingkungan sehingga risiko penyakit dapat diturunkan. "Yang masih melakukan buang air di tempat terbuka hanya beberapa saja, bukan seluruhnya. Cuma mereka menyebar. Maka dari itu, kami minta kesadaran masyarakat untuk mendukung program ini," kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika