REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Sosial Jawa Barat akan menghimpun Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti lembaga kesejahteraan sosial maupun kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mulai 2020 mendatang.
Menurut Kepala Dinas Sosial Jabar Dodo Suhendar, hal ini dilakukana guna memeratakan bantuan penanganan sosial yang selama ini masih kurang. Namun, di sisi lain, ada pihak yang malah kebanyakan menerima bantuan sosial.
"Kami baru bisa mengatasi 20 persen permasalahan sosial di Jabar, dengan demikian perlu kolaborasi dengan pihak lain," ujar Dodo dalam Coffe Morning Dinas Sosial Jabar bersama beberapa LKS dan dunia usaha di Jabar di kantor Dinsos Jabar, Rabu (16/10).
Dodo ingin melakukan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mengatasi masalah sosial di Jabar. Dinsos sendiri, akan menyiapkan data dan pemetaan masalahnya.
Misalnya, Dinsos Jabar akan memetakan nanti berapa disabilitas yang butuh kursi roda dan berapa yang bisa dilatih dunia usaha nanti, berapa orang yang bisa bekerja, dan berapa keluarga miskin yang bisa diberdayakan. "Nah ini akan kita petakan termasuk rumah tak layak huni (rutilahu) dan kita petakan bersama," katanya.
Saat ini, di Jabar terdapat 2.600 lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan juga 8.858 perusahaan yang kerap mengucurkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Jumlah tersebut jika dikumpulkan dan dikelola dengan baik diyakini akan berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat Jabar.
Dodo mengatakan, pihaknya perlu menggandeng LKS maupun dunia usaha di Jabar untuk sama-sama mengatasi permasalahan sosial. Seperti, membantu memberdayakan orang-orang yang berasal dari keluarga miskin, anak terlantar, bayi terlantar, orang yang sempat menjadi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lainnya.
Menurutnya, dengan sinergi, inovasi dan kolaborasi, permasalahan sosial di Jabar akan teratasi. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebelum adanya forum, selama ini LKS maupun dunia usaha masing-masing menyalurkan bantuannya.
"Kalau masing-masing ya ada yang kebagian dan ada yang tidak, ada yang banyak dan kurang," katanya.
Dengan adanya forum diskusi coffee morning ini, kata dia, Dinsos bisa mendengarkan potensi semua LKS apa. "Kami sampaikan masalah yang saat ini terjadi. Selanjutnya kita tinggal fasilitasikan dan kita mediator," katanya.
Selanjutnya, kata dia, usai kegiatan rintisan forum PSKS tersebut pihaknya akan segera membentuk forum forlam PSKS atau Klinik PSKS. Forum ini menjadi media wadah untuk mereka bisa ketemu mereka berkomunkasi ini permulaan berikutnya akan agendakan lagi membahas masalah dalam waktu tiga bulan sekali.
"Nanti 2020 akan ada bagaimana pembagian tugas sehingga ada pemerataan baik pemerataan beban potensi dan banyaknya masyarakat yang menerima," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika