REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai perlu adanya oposisi untuk mengawasi suatu pemerintahan. Hal itu disampaikannya sebelum acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimanapun kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," ujar Surya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (20/10).

Terkait isu bergabungnya Partai Gerindra dan Demokrat ke dalam koalisi, Surya menceritakan bahwa ia telah mendengar hal tersebut. Namun, segala keputusan terkait bergabungnya kedua partai tersebut ada di tangan Joko Widodo.

"Saya dengar, tapi belum pasti. Tapi ya beginilah, kita harus menjaga sistem checks and balance," ujar Surya.

Surya menjelaskan, Jokowi-Ma'ruf Amin akan menghadapi berbagai tantangan untuk lima tahun ke depan. Maka dari itu, ia berharap kedunya dapat memilih menteri yang memiliki integritas dan kompetensi dalam kabinetnya.

"Otoritas ada di tangan presiden. Kan sistem kita presidensial. Tapi saya berharap semuanya mempunyai pendekatan dua aspek. Pertama, objektivitas dan rasional. Kedua, ada hati dan empati," ujar Surya.

Sementara itu, Surya menceritakan bahwa ia belum mengetahui nama-nama yang akan mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, Partai Nasdem siap menugaskan kadernya jika memang sesuai dengan keinginan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Saya pikir apapun yang diberikan presiden, portofolio apapun kita terima aja itu," ujar Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika