REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sejumlah warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berharap usai dilantik Presiden Joko Widodo tidak melupakan Bekasi.
"Ya saya harap kalau sekarang sudah dilantik, kami yang di Bekasi jangan dilupain. Jangan waktu kemarin saja pas mau pemilihan pada ke sini. Nantinya jangan sampai dilewatin saja Bekasinya," kata Yayan (31 tahun), warga Cikarang Selatan, Senin (21/10).
Pegawai swasta ini mengaku turut menyaksikan saat Jokowi mendatangi Muaragembong. Kala itu presiden yang mulai menjabat untuk periode kedua ini hadir membagikan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistemis Lengkap.
"Itu nggak cuma bagikan sertifikat, tapi jalan-jalan pakai motor lihat udang. Itu saya sendiri datang, senang. Ya semoga saja nanti juga datang lagi," ucap dia.
Pria yang aktif dalam kegiatan sosial ini mengaku masih banyak persoalan Bekasi yang harus diselesaikan melalui peran pemerintah pusat di antaranya lingkungan hidup dan ketenagakerjaan. "Bekasi itu kawasan industri tapi banyak pengangguran karena justru yang kerja banyak dari luar daerah, ada juga dari luar negeri. Apalagi perusahaan asing yang pengennya yang kerja orang asing juga. Saya pengennya ini dibenahi," katanya.
"Terus soal lingkungan hidup itu, kan Pak Jokowi senangnya ke Muaragembong, nah di Muaragembong itu lagi abrasi hebat yang katanya dampak dari pembangunan pulau baru di Jakarta. Ini harusnya ditangani," ujarnya.
Berdasarkan catatan, Jokowi terbilang dekat dengan Kabupaten Bekasi, terutama jelang pilpres lalu. Setidaknya enam kali sudah Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dalam tiga tahun terakhir. Tiga kunjungan di antaranya dilakukan tahun ini.
Pada 25 Januari, Jokowi mendatangi Cikarang Selatan untuk membagikan sertifikat pada warga Kabupaten Bekasi. Selanjutnya dia meninjau program listrik bagi warga tidak mampu.
Lima hari berselang Jokowi kembali mendatangi Kabupaten Bekasi. Kali ini menyapa warga Muaragembong dalam rangka panen raya udang vaname. Kemudian pada 3 Maret, Jokowi mendatangi Cikarang Pusat dengan agenda pemecahan rekor MURI jumlah porsi bakso terbanyak.
Koordinator Bidang Edukasi dan Pembinaan Save Mugo, Firman Nur Hasan turut berharap pemerintahan di jilid kedua ini lebih tegas terhadap isu lingkungan. Save Mugo merupakan wadah bagi para aktivis lingkungan yang fokus pada pelestarian alam Muaragembong.
"Kami berharap ada aksi nyata khusus bagi kerusakan ekosistem di Muaragembong. Bukan tidak menginginkan pembangunan, hanya saja setiap sentuhan pembangunan itu tidak dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan," katanya.
Menurut Firman, seluruh wilayah Muaragembong seluas 11 ribu hektare sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 475 Tahun 2005, separuh dari kawasan Muaragembong itu dibuka untuk hutan produksi.
"Sayangnya setelah SK itu, tidak ada pengawasan. Jadi batasan hutan lindung yang mana, terus hutan produksi yang mana itu tidak jelas. Yang ada pembukaan lahan terus-terusan menjadi tambak," kata dia.
Pembukaan tambak itu bahkan meluas hingga mendekati bibir pantai. Alhasil, kondisi itu membuat Muaragembong kerap dilanda abrasi. Rusaknya kondisi alam Muaragembong pun dapat terlihat dari makin berkurangnya populasi lutung jawa.
"Semula jumlah lutung jawa mencapai ratusan namun kini hanya berjumlah sekitar 40 ekor saja," kata Firman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika