Selasa 29 Oct 2019 14:43 WIB

Tito Sebut Satu Provinsi Baru Bernama Papua Selatan

Provinsi baru akan dinamai Papua Selatan.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Hafil
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).
Foto: Republika/Mimi Kartika
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Dia menyampaikan hal itu usai kunjungan kerjanya ke Papua mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu.

"Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini yang lagi kita jajaki, yang jelas Papua Selatan sudah okelah," ujar Tito saat di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/10) melalui keterangan tertulis.

Baca Juga

Tito menerima aspirasi provinsi baru dan telah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua lalu membahas pemekaran di Papua Selatan. Papua Selatan akan mengambil sebagian daerah Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Merauke.

Sehingga, lanjut dia, kemungkinan akan ada pemekaran daerah tingkat kabupaten/kota untuk memenuhi syarat administratif lima daerah tingkat kabupaten/kota untuk pemekaran provinsi. Untuk itu, Merauke akan dibagi menjadi dua menjadi Kabupaten Merauke dan Kota Merauke.

"Kalau ada kota Merauke maka oke. Papua Selatan hampir tidak ada masalah termasuk Gubernur Pak Lukas Enembe tidak ada masalah," kata Tito.

Tito memastikan rencana pemekaran dua provinsi Papua tak terhambat kebijakan moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diterapkan sejak 2014. Satu provinsi lagi kemungkinan berada di Pegunungan Papua Tengah.

Namun, kata dia, untuk provinsi di Papua Tengah masih menunggu kesepakatan karena akan ada penggabungan beberapa daerah dari wilayah lain. Ia mengatakan, pemerintah masih menunggu kesepakatan tersebut. Ia meminta kesepakatan tidak mengunakan cara kekerasan.

"Yang tengah dan atas ini yang masih tarik-menarik apakah aspirasinya dari Papua Tengah ini mau enggak. Sementara dijadikan satu dulu, namanya Papua Pegunungan Tengah. Kalau memang itu disepakati, yang di utara disepakati, berarti nambahnya dua. Gitu saja," jelas Tito.

"Tapi kita nunggu aspirasi mereka juga. Cuma ya jangan menggunakan kekerasanlah," lanjut Tito menambahkan.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement