REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Anies mengatakan, dalam pertemuan itu mereka membahas mengenai pengelolaan integrasi transportasi umum di Jakarta.
"Beliau secara khusus datang ke Pemprov DKI. Inisiatif dan proaktif memastikan bahwa rencana-rencana pembangunan di Jakarta berjalan tanpa hambatan. Bapak Presiden memberikan arahan dalam ratas tanggal 8 Januari 2019 terkait integrasi transportasi (umum) supaya benar-benar terintegrasi antara pengelolaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan hari ini pertemuan kami seputar itu," kata Anies, Selasa (29/10).
Anies menjelaskan, rencananya ke depan transportasi umum, yakni kereta api dan angkutan umum darat, seperti bus Transjakarta dan yang lainnya, pengelolaannya akan berada dalam sistem yang sama. Dengan demikian, kelak masyarakat cukup menggunakan satu kartu untuk menaiki transportasi umum yang ada di Jakarta.
Saat ini, kalau menggunakan JakLingko tidak bisa, kecuali yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu tadi dibahas, supaya pengguna kartu itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat.
"Jadi, bukan pembangunan infrastruktur, tapi integrasi pengelolaan transportasi umum," kata Anies menjelaskan.
Untuk melakukan hal itu, Anies menambahkan, nantinya akan ada tim kecil terdiri dari Pemprov DKI dan BUMN yang membahas teknisnya. Namun, untuk tanggung jawab pengelolaan, tetap dipegang oleh Pemprov DKI.
Tim kecil ini nanti akan merumuskan langkah-langkah pengelolaan integrasi transportasi umum. Tapi, arahan dari Presiden Jokowi adalah pengelolaan transportasi itu dikelola oleh yang mengelola tata ruang dan tata ruang itu dikelola oleh DKI.
"Dulu sudah ada (tim kecil), sekarang beliau (Erick Thohir) akan memimpin dan membuat supaya cepat selesai," kata Anies menambahkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui, pertemuan dengan Anies membahas pengelolaan integrasi moda transportasi yang lebih terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini, kata Erick, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara pada 8 Januari 2019.
"Kalau moda transportasi Jakarta dibeda-bedakan, bagaimana bisa menyambung satu titik ke titik lain," kata Erick.
Sejumlah hal yang dibahas dengan Anies, kata Erick, seputar langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sistem pembayaran hingga antarmoda transportasi.
Erick menyampaikan, BUMN akan mendukung penuh program integrasi moda transportasi di bawah Anies. Nantinya, kata Erick, akan ada tim task force atau satuan tugas (satgas) di bawah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk mengerjakan integrasi tersebut.
"Kita mau bangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD, dan swasta. Ada tim task force di bawah Pak Wamen sehingga tim ini punya deadline, misal setahun atau enam bulan mesti tuntas," kata Erick menegaskan.
Erick menambahkan, integrasi moda transportasi di Jakarta juga tidak hanya pada persoalan sistem pembayaran dan interkoneksi, tetapi juga membenahi persoalan perparkiran yang tidak kalah penting.
"Kalau sistem pembayaran sih cepat, tapi bagaimana titik satu dan titik lain harus dipastikan, belum lagi isu parkir, pelan-pelan ekosistem akan dibangun," kata Erick menambahkan.
Erick juga menyoroti jalur pedestrian di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan yang telah tertata dengan baik dan membuat nyaman para pejalan kaki, termasuk dirinya. Erick menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga ingin ibu kota baru di Kalimantan Timur memiliki konsep mengedepankan jalur pedestrian.
"Ini jalan kan enak, belajar buat pindah ibu kota baru, kata presiden kan ibu kota baru juga mesti jalan," ujar Erick berseloroh.
Bahas LRT
Selain bertemu dengan Anies, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan progres pembangunan LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (29/10).
"Mayoritas sudah bagus, makanya ada rapat bulanan dipimpin Pak Menko (Kemaritiman)," kata Erick.
Erick juga mengajak Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menghadiri rakor tersebut mengingat Kartika telah mengikuti progres pembangunan LRT sejak 1,5 tahun terakhir. "Dia (Kartika) ikuti hampir setahun setengah sebagai banker mandiri, kalau saya nanti salah ngomong," kata Erick.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rakor tersebut membahas upaya pemerintah untuk mendorong pembebasan tanah terutama pada area depo di Kuningan sebesar 40 persen agar proyek LRT bisa segera selesai. "Harapannya deadline 2021 sudah bisa operasi," ucap Kartika.
Kartika menyebut jalur melayang pada rute Kuningan-Gatot Subroto sebagai yang paling menantang. Apabila rute tersebut sudah selesai, lanjut Kartika, pengerjaan proyek akan diteruskan hingga ke Dukuh Atas.
Pemerintah, kata Kartika, juga sudah menyiapkan sejumlah rangkaian uji coba dalam waktu enam bulan ke depan, baik dari sisi mesin, gerbong kereta, hingga persinyalan.
"Untuk uji coba dari keretanya sudah ada, sekarang sudah ada piloting untuk kita ini coba yang dirangkai INKA dan KAI," lanjut Kartika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika